Pembangunan infrastruktur adalah salah satu prioritas utama dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Purworejo. Setiap tahun, anggaran yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan untuk mendanai berbagai proyek infrastruktur, mulai dari jalan, jembatan, hingga fasilitas publik lainnya. Namun, di balik besarnya anggaran yang tersedia, muncul tantangan besar terkait potensi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran tersebut.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purworejo, khususnya Komisi 2 yang membidangi pembangunan, memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk proyek-proyek infrastruktur digunakan dengan tepat dan sesuai aturan. Ahmad Ridho Adhi Nugroho ST, anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Purworejo, berbagi pandangannya tentang bagaimana DPRD menjaga integritas APBD dan mencegah terjadinya penyimpangan anggaran dalam pembangunan infrastruktur.
Sebagai anggota DPRD yang terlibat langsung dalam pengawasan pembangunan infrastruktur, Ahmad Ridho Adhi Nugroho mengungkapkan bahwa penyimpangan anggaran adalah masalah yang sangat serius dan dapat merugikan masyarakat. Penyimpangan anggaran dapat berupa pemborosan, penggelembungan anggaran, atau bahkan penyalahgunaan dana untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
“Penyimpangan anggaran merupakan hal yang harus kita waspadai. Dalam konteks pembangunan infrastruktur, penyimpangan bisa terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari pemborosan dana, penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya, hingga proyek yang tidak selesai tepat waktu atau tidak sesuai dengan kualitas yang diharapkan. Hal ini tentu sangat merugikan masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari pembangunan tersebut,” ujar Ridho.
Menurut Ridho, salah satu penyebab penyimpangan anggaran dalam proyek pembangunan adalah kurangnya pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan proyek. Oleh karena itu, DPRD memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap proyek infrastruktur yang dibiayai melalui APBD dapat diawasi dengan cermat dan akuntabel. (red)
