Data merupakan faktor terpenting dalam pelaksanaan program perlindungan sosial. Namun hingga kini akurasi data penerima program perlindungan sosial guna memastikan efektivitas dari program perlindungan sosial perlu dibenahi.
Hal itu ditegaskan Anggota Komisi IV Rani Sumadyaningrum, ia mengatakan, tantangan yang dihadapi saat ini adalah sasaran program perlindungan sosial dalam penanggulangan kemiskinan.
Terbatasnya data sosial ekonomi yang mencakup seluruh penduduk, untuk penentuan target program pembangunan masoh menjadi kendala yang dialami oleh pemerintah hingga hari ini. Acapkali data yang dimiliki masing-masing dinas terjadi tumpang tindih ataupun dobel data.
“Kondisi diperburuk dengan belum terlaksananya kontrol standar kualitas dan ketepatan waktu dalam pemutakhiran data dan penggunaan data target program yang masih bersifat sektoral,” imbuhnya.
Olehnya ia mendukung adanya program satu data yang kini telah coba dicanangkan. Semoga dengan adanya program tersebut dapat adanya validitas data, data akurat yang digunakan untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan.
“Pemutakhiran data sosial ekonomi seluruh penduduk diharapkan dapat menangkap dinamika perubahan kesejahteraan masyarakat hingga level desa. Dan nantinya ada satu data yang jelas, jangan antar dinas datanya masing-masing berbeda,” tegasnya. (AL)
