DALAM upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purworejo memainkan peran penting. Anggota Komisi I DPRD Purworejo, Budi Sunaryo menjelaskan berbagai langkah yang telah diambil serta tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik.
Menurut Budi Sunaryo, transparansi dalam pemerintahan daerah adalah fondasi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan terpercaya. “Transparansi adalah kunci utama untuk mencegah korupsi dan memastikan setiap kebijakan serta anggaran yang dikeluarkan benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Langkah-langkah Konkret DPRD Purworejo
Budi Sunaryo menjelaskan beberapa inisiatif yang telah dilakukan DPRD Purworejo. Salah satunya adalah mendorong penerapan e-government. “Kami telah bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengembangkan sistem informasi yang bisa diakses oleh publik. Hal ini termasuk anggaran, peraturan daerah, dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah,” jelasnya.
Selain itu, DPRD juga aktif mengadakan rapat-rapat terbuka yang dapat dihadiri oleh masyarakat. “Setiap pembahasan anggaran dan kebijakan penting dilakukan secara terbuka dan masyarakat bisa hadir untuk mendengarkan langsung. Ini adalah bentuk komitmen kami untuk melibatkan publik dalam proses pengambilan keputusan,” tambah Budi.
Tantangan yang Dihadapi
Meskipun berbagai langkah telah dilakukan, Budi Sunaryo tidak menampik adanya tantangan dalam pelaksanaan transparansi ini. Salah satunya adalah resistensi dari beberapa pihak yang merasa tidak nyaman dengan keterbukaan informasi. “Masih ada pihak-pihak yang belum sepenuhnya memahami pentingnya transparansi dan merasa khawatir dengan dampak dari keterbukaan ini. Namun, kami terus melakukan sosialisasi dan edukasi agar mereka mengerti bahwa transparansi adalah untuk kebaikan bersama,” katanya. (red)
