TRANSPARANSI dan akuntabilitas anggaran daerah adalah dua prinsip fundamental yang harus diterapkan dalam pengelolaan dana publik. Keduanya memastikan bahwa setiap alokasi dan penggunaan anggaran dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan di Kabupaten Purworejo, kami mewawancarai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purworejo, H. Fran Suharmaji.
Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas
H. Fran Suharmaji menjelaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. “Transparansi berarti bahwa seluruh proses pengelolaan anggaran, dari perencanaan hingga pelaporan, dilakukan dengan keterbukaan dan dapat diakses oleh publik. Akuntabilitas berarti bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab atas penggunaan anggaran dan hasil yang dicapai,” katanya.
Menurut Suharmaji, kedua prinsip ini penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan pemborosan anggaran. “Ketika masyarakat mengetahui bagaimana dana mereka digunakan, mereka dapat memantau dan menilai kinerja pemerintah. Ini juga membantu dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah lebih awal,” tambahnya.
Strategi DPRD dalam Meningkatkan Transparansi
DPRD Kabupaten Purworejo menerapkan beberapa strategi untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah. Pertama, mereka memastikan bahwa informasi anggaran dipublikasikan secara luas. “Kami mengedepankan publikasi laporan anggaran dan penggunaan dana di situs web resmi DPRD dan media sosial. Ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi terkini tentang pengelolaan anggaran,” ungkap Suharmaji.
Kedua, DPRD juga mengadakan forum-forum publik dan diskusi terbuka. “Kami rutin mengadakan forum dan rapat terbuka dengan masyarakat untuk membahas rencana dan penggunaan anggaran. Forum ini memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan dan bertanya langsung tentang kebijakan anggaran,” tambahnya.
Upaya untuk Meningkatkan Akuntabilitas
Dalam hal akuntabilitas, DPRD Kabupaten Purworejo menerapkan beberapa langkah strategis. “Kami melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap penggunaan anggaran. Ini termasuk audit internal dan eksternal untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan ketentuan dan rencana yang telah disetujui,” jelas Suharmaji.
DPRD juga berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas pelaporan. “Kami mendorong penggunaan sistem pelaporan yang rinci dan akurat. Laporan anggaran harus mencerminkan realisasi yang sebenarnya dan hasil yang dicapai, sehingga semua pihak dapat melakukan evaluasi yang tepat,” katanya.
Tantangan dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas
H. Fran Suharmaji mengakui bahwa ada tantangan dalam menerapkan transparansi dan akuntabilitas. “Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya untuk melakukan audit dan evaluasi yang mendalam. Kami juga menghadapi kendala dalam menjaga konsistensi dalam pelaporan dan publikasi informasi,” ujarnya.
Tantangan lain adalah kompleksitas data anggaran. “Pengelolaan anggaran melibatkan data yang sangat kompleks dan detail. Mengelola dan menyajikan data tersebut dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat bisa menjadi tugas yang menantang,” tambah Suharmaji.
Upaya Mengatasi Tantangan
Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, DPRD Purworejo telah mengambil beberapa langkah strategis. “Kami meningkatkan pelatihan dan kapasitas anggota DPRD serta staf terkait dalam hal pengelolaan anggaran dan pelaporan. Ini termasuk pelatihan tentang sistem informasi dan teknik audit yang lebih baik,” ungkap Suharmaji.
Selain itu, DPRD juga meningkatkan kerja sama dengan lembaga pengawas eksternal. “Kami berkolaborasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan lembaga audit lainnya untuk memastikan bahwa audit dilakukan secara independen dan objektif,” kata Suharmaji.
Rencana ke Depan
Melihat ke depan, DPRD Kabupaten Purworejo berencana untuk terus memperbaiki praktik transparansi dan akuntabilitas. “Kami akan terus mengembangkan sistem pelaporan dan pemantauan anggaran yang lebih efisien. Selain itu, kami juga berencana untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi anggaran,” tutup Suharmaji.
Dengan berbagai upaya yang diterapkan, DPRD Kabupaten Purworejo menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Melalui publikasi informasi yang terbuka, evaluasi yang berkala, dan kolaborasi dengan berbagai pihak, DPRD berupaya memastikan bahwa setiap alokasi dan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Kabupaten Purworejo. (red)
