PENGELOLAAN Dana Desa (DD) merupakan salah satu aspek kunci dalam upaya pembangunan dan pemberdayaan desa di Kabupaten Purworejo. Meskipun tujuan utama Dana Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan infrastruktur desa, tantangan dalam pengelolaannya sering kali menghambat pencapaian hasil yang optimal. Untuk memahami lebih dalam mengenai tantangan dan solusi dalam pengelolaan Dana Desa, kami mewawancarai Timbul Susilo, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Purworejo.
Tantangan dalam Pengelolaan Dana Desa
Menurut Timbul Susilo, salah satu tantangan utama dalam pengelolaan Dana Desa adalah kurangnya kapasitas manajerial di tingkat desa. “Banyak desa yang belum memiliki pengalaman dan keahlian yang memadai dalam hal pengelolaan keuangan dan administrasi. Ini sering mengakibatkan pengelolaan dana yang tidak efisien atau bahkan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.
Tantangan lain yang sering dihadapi adalah rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana. “Ada beberapa kasus di mana pengelolaan dana desa tidak transparan, yang mengakibatkan kekhawatiran dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa,” tambah Timbul.
Selain itu, Timbul mencatat adanya masalah dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek yang didanai oleh Dana Desa. “Sering kali, proyek yang direncanakan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak dikelola dengan baik, yang akhirnya mengurangi dampak positif dari proyek tersebut,” katanya.
Solusi untuk Mengatasi Tantangan
Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, Timbul Susilo menyarankan beberapa solusi yang dapat diterapkan. Salah satu langkah utama adalah peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan pendidikan. “Kami mendorong pemerintah daerah untuk menyediakan pelatihan yang berkelanjutan bagi aparatur desa mengenai pengelolaan keuangan, administrasi, dan perencanaan proyek,” ujar Timbul.
Peningkatan transparansi dan akuntabilitas juga menjadi prioritas. Timbul menyarankan agar desa menerapkan sistem pelaporan yang lebih baik dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan. “Transparansi dapat dicapai dengan cara membuat laporan keuangan yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan juga dapat meningkatkan akuntabilitas,” jelasnya.
Dalam hal perencanaan dan pelaksanaan proyek, Timbul menekankan pentingnya pendekatan partisipatif. “Perencanaan proyek harus melibatkan masyarakat untuk memastikan bahwa proyek yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, monitoring dan evaluasi yang ketat harus diterapkan untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat maksimal,” tambahnya.
Peran DPRD dalam Pengelolaan Dana Desa
DPRD, menurut Timbul Susilo, memiliki peran penting dalam pengawasan dan fasilitasi pengelolaan Dana Desa. “Kami di Komisi I DPRD secara rutin melakukan pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa. Kami juga berperan dalam memberikan rekomendasi dan kebijakan yang mendukung pengelolaan yang lebih baik,” katanya.
Selain itu, DPRD berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah desa dan masyarakat. “Kami menerima masukan dari masyarakat mengenai penggunaan Dana Desa dan menyampaikan masukan tersebut kepada pemerintah desa untuk diperbaiki,” ujar Timbul.
Harapan untuk Masa Depan
Melihat tantangan dan solusi yang ada, Timbul Susilo berharap agar pengelolaan Dana Desa ke depan dapat semakin baik dan efektif. “Kami berharap agar kapasitas aparatur desa terus ditingkatkan, transparansi diperbaiki, dan partisipasi masyarakat semakin diperkuat. Dengan upaya bersama, kita dapat memastikan bahwa Dana Desa benar-benar memberikan manfaat yang signifikan bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa,” tutupnya.
Dengan berbagai solusi yang diusulkan, diharapkan pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Purworejo dapat semakin optimal, memberikan hasil yang maksimal, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan di tingkat desa. Pengelolaan yang baik akan menjadi kunci dalam mewujudkan desa yang lebih maju dan sejahtera. (red)
