Anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Purworejo, Sigit Apriyanto ST mengakui bahwa meskipun berbagai langkah pengawasan telah diterapkan, masih ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi oleh DPRD dalam mengawasi proyek infrastruktur yang dibiayai oleh APBD. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang dapat turun langsung ke lapangan.
“Keterbatasan pengawas yang ada menjadi salah satu kendala besar. Kami tidak bisa memantau semua proyek secara langsung setiap saat. Meskipun demikian, kami berusaha memaksimalkan pengawasan dengan melibatkan dinas terkait dan lembaga pengawas lainnya, seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),” ujar Sigit.
Selain itu, Sigit juga mencatat bahwa masih ada masalah dalam koordinasi antara berbagai instansi pemerintah yang terlibat dalam pelaksanaan proyek, baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan. Koordinasi yang kurang optimal ini kadang menyebabkan adanya keterlambatan dalam pelaksanaan atau penyimpangan dari rencana awal.
“Koordinasi antar instansi pemerintah yang menangani proyek sering kali kurang maksimal. Hal ini menyebabkan adanya kelambatan dalam pengambilan keputusan atau dalam pelaksanaan proyek. Kami terus mendorong agar pemerintah daerah memperkuat koordinasi ini agar proyek dapat berjalan dengan lebih efisien,” tambah Sigit.
Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, Sigit mengungkapkan bahwa DPRD berencana untuk terus memperkuat kapasitas pengawasan, baik dari sisi SDM maupun infrastruktur digital. Salah satu langkah yang akan diambil adalah dengan mengembangkan sistem pengawasan berbasis teknologi yang memungkinkan DPRD dan masyarakat untuk memantau perkembangan proyek secara real-time.
“Ke depan, kami berharap pemerintah daerah bisa lebih memanfaatkan teknologi, misalnya dengan melibatkan aplikasi atau sistem yang dapat memudahkan pengawasan proyek secara online. Dengan demikian, kita bisa lebih transparan dan pengawasan bisa dilakukan dengan lebih efisien,” jelasnya.
Selain itu, Sigit juga mengusulkan agar pengawasan melibatkan lebih banyak pihak eksternal, seperti konsultan independen atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), yang memiliki kompetensi dalam bidang pengawasan proyek infrastruktur.
Proyek infrastruktur yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Purworejo memerlukan pengawasan yang serius dan berkelanjutan. DPRD Kabupaten Purworejo, khususnya Komisi 2, memegang peranan penting dalam memastikan bahwa setiap proyek yang dibiayai dengan uang negara ini dilaksanakan dengan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Meskipun ada berbagai tantangan, seperti keterbatasan SDM dan koordinasi antar lembaga, DPRD berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan melalui berbagai upaya, termasuk pemanfaatan teknologi dan peningkatan keterlibatan masyarakat. Dengan pengawasan yang lebih baik, proyek-proyek infrastruktur di Purworejo dapat lebih optimal dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.(red)
