Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Purworejo, Eko Januar Susanto SIP MAP menyebutkan bahwa meskipun pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa merupakan fungsi yang sangat penting, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh Komisi 1 dalam menjalankan tugasnya. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah desa. Banyak desa yang menghadapi masalah dalam hal kapasitas aparatur dan keterbatasan anggaran, sehingga sulit untuk melaksanakan program dengan optimal.
“Banyak desa yang memiliki keterbatasan dalam hal SDM dan anggaran. Meskipun ada dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat, namun pengelolaan yang kurang maksimal bisa menghambat pencapaian tujuan yang diinginkan. Tugas kami di Komisi 1 adalah memastikan bahwa dana tersebut digunakan seefisien mungkin dan tepat sasaran,” jelas Eko.
Selain itu, proses administrasi di beberapa desa juga masih mengalami kendala, seperti ketidaklengkapan laporan dan kurangnya pemahaman terhadap regulasi yang ada. Oleh karena itu, Komisi 1 terus berupaya memberikan bimbingan teknis kepada pemerintah desa agar mereka lebih paham mengenai cara pengelolaan yang baik dan benar.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, Eko mengatakan bahwa Komisi 1 DPRD Kabupaten Purworejo telah berupaya memberikan solusi, di antaranya dengan mengadakan pelatihan dan sosialisasi kepada pemerintah desa tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan desa.
“Pendidikan dan pelatihan bagi aparatur desa sangat penting agar mereka memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pengelolaan anggaran, pelaporan, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Kami juga mendorong agar pemerintah desa lebih proaktif dalam melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan,” jelasnya. (red)
