DPRD Kabupaten PurworejoDPRD Kabupaten Purworejo
  • BERITA
  • SERASI
    • Download App
    • Serasi Web
  • JDIH
    • Tentang JDIH
    • UUD 1945
    • Undang-undang
    • Peraturan Pemerintah Pengganti UU
    • Peraturan Pemerintah
    • Peraturan Presiden
    • Keputusan Presiden
    • Instruksi Presiden
    • Peraturan DPR
    • Peraturan Bersama
    • Peraturan Sekjen DPR
  • DIREKTORI
    • ANGGOTA
    • ALAT KELENGKAPAN
      • Badan Kehormatan
      • Badan Musyawarah
      • Badan Pembentukan Peraturan Daerah
      • Badan Anggaran
    • KOMISI
    • FRAKSI
  • TENTANG DPR
    • Sejarah
    • Keanggotaan
    • Tata Tertib
    • Kode Etik
    • Tugas Dan Wewenang
    • Hak dan Kewajiban
  • KOMISI
    • KOMISI I
    • KOMISI II
    • KOMISI III
    • KOMISI IV
  • BULETIN
Search
© 2022 DPRD Kabupaten Purworejo
Reading: Tantangan dalam Meningkatkan Pelayanan Hukum
Share
Aa
DPRD Kabupaten PurworejoDPRD Kabupaten Purworejo
Aa
  • BERITA
  • SERASI
  • JDIH
  • DIREKTORI
  • TENTANG DPR
  • KOMISI
  • BULETIN
Search
  • BERITA
  • SERASI
    • Download App
    • Serasi Web
  • JDIH
    • Tentang JDIH
    • UUD 1945
    • Undang-undang
    • Peraturan Pemerintah Pengganti UU
    • Peraturan Pemerintah
    • Peraturan Presiden
    • Keputusan Presiden
    • Instruksi Presiden
    • Peraturan DPR
    • Peraturan Bersama
    • Peraturan Sekjen DPR
  • DIREKTORI
    • ANGGOTA
    • ALAT KELENGKAPAN
    • KOMISI
    • FRAKSI
  • TENTANG DPR
    • Sejarah
    • Keanggotaan
    • Tata Tertib
    • Kode Etik
    • Tugas Dan Wewenang
    • Hak dan Kewajiban
  • KOMISI
    • KOMISI I
    • KOMISI II
    • KOMISI III
    • KOMISI IV
  • BULETIN
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
DPRD Kabupaten Purworejo > Blog > Berita > Tantangan dalam Meningkatkan Pelayanan Hukum
Berita

Tantangan dalam Meningkatkan Pelayanan Hukum

admin
Last updated: 2024/12/16 at 4:44 AM
admin
Share
3 Min Read
SHARE

Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Purworejo, Fero Setiasono mengakui bahwa masih ada beberapa tantangan dalam upaya meningkatkan pelayanan hukum bagi masyarakat. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah, baik dalam hal anggaran maupun SDM, untuk menyediakan layanan hukum yang optimal.

“Masih ada tantangan dalam menyediakan sumber daya yang cukup untuk menjangkau seluruh masyarakat. Namun, kami terus berupaya untuk mendorong agar anggaran untuk sektor hukum dapat lebih diperhatikan, dan kami juga berupaya meningkatkan kapasitas aparat desa dan tenaga hukum agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik,” kata Fero.

Selain itu, kendala geografis dan sosial juga menjadi tantangan tersendiri, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Oleh karena itu, Komisi 1 bersama pemerintah daerah berkomitmen untuk menggunakan teknologi informasi sebagai sarana untuk memperluas akses terhadap pelayanan hukum.

Solusi dan Harapan untuk Pelayanan Hukum yang Lebih Baik

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Fero mengatakan bahwa pihaknya terus mendorong penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan hukum, seperti layanan hukum online dan penguatan sistem pengaduan masyarakat berbasis digital. Dengan teknologi, masyarakat di daerah yang lebih terpencil pun dapat mengakses layanan hukum tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintah.

“Ke depan, kami berharap pemerintah daerah dapat memanfaatkan teknologi lebih maksimal untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan hukum. Dengan ini, kita dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dan memastikan tidak ada yang tertinggal dalam mendapatkan hak-haknya,” ujar Fero.

Kolaborasi antara Komisi 1 DPRD Kabupaten Purworejo dan pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan hukum bagi masyarakat merupakan langkah penting dalam mewujudkan sistem hukum yang adil, transparan, dan mudah diakses. Dengan penyuluhan hukum yang lebih intens, penguatan kapasitas aparat desa, dan pemanfaatan teknologi informasi, pelayanan hukum di Kabupaten Purworejo diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.

Fero Setiasono menegaskan bahwa kolaborasi ini bukan hanya untuk menciptakan sistem hukum yang lebih baik, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap warga negara di Kabupaten Purworejo dapat merasakan keadilan yang sesungguhnya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, diharapkan Kabupaten Purworejo dapat menjadi contoh daerah yang memiliki sistem hukum yang kuat dan mampu memberikan perlindungan bagi masyarakatnya.(red)

You Might Also Like

DPRD Siap Bahas RPJMD 2025–2029, Fokus pada Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan

Duta Pesta Siaga Purworejo Minta Doa Restu Ketua DPRD Jelang Keberangkatan Di Ajang Provinsi

Estri Utami Minta Ada Langkah Penanganan Kalijambe

Komisi IV DPRD Kawal Layanan Kesehatan Kelas 3 Gratis bagi Warga Miskin

admin September 20, 2024
Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link Print
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Angry0
Dead0
Previous Article Tantangan dalam Pengawasan Pengelolaan Pemerintahan Desa
Next Article Pembangunan Infrastruktur Merupakan Investasi Jangka Panjang
Leave a comment Leave a comment

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Stay Connected

235.3k Followers Like
69.1k Followers Follow
11.6k Followers Pin
56.4k Followers Follow
136k Subscribers Subscribe
4.4k Followers Follow

Latest News

DPRD Siap Bahas RPJMD 2025–2029, Fokus pada Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan
Duta Pesta Siaga Purworejo Minta Doa Restu Ketua DPRD Jelang Keberangkatan Di Ajang Provinsi
Estri Utami Minta Ada Langkah Penanganan Kalijambe
Komisi IV DPRD Kawal Layanan Kesehatan Kelas 3 Gratis bagi Warga Miskin
DPRD Kabupaten PurworejoDPRD Kabupaten Purworejo
Follow US

© 2022 DPRD Kabupaten Purworejo

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?