Meskipun sudah banyak langkah yang diambil, pengembangan UMKM di Purworejo tetap menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran dan keterampilan digital di kalangan pelaku UMKM yang menghambat mereka untuk berkembang di era digital. Selain itu, minimnya akses terhadap pasar luar daerah dan keterbatasan dalam mengelola usaha juga menjadi masalah yang perlu segera diatasi.
“Kami terus mengupayakan solusi atas tantangan ini, seperti memberikan pelatihan lebih banyak tentang pemasaran digital dan akses pasar luar daerah. Tantangan lainnya adalah bagaimana menghubungkan pelaku UMKM dengan sektor industri besar, sehingga mereka bisa menjalin kemitraan yang saling menguntungkan,” ungkap Sumitro.
Sumitro menjelaskan bahwa keberhasilan pendampingan UMKM tidak lepas dari kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah, DPRD, dan sektor swasta. Kerja sama ini penting agar program-program yang dilaksanakan dapat menjangkau lebih banyak pelaku UMKM dan memberikan dampak yang lebih luas.
“Kami sadar bahwa pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Kami terus menjalin kerja sama dengan sektor swasta, lembaga keuangan, dan masyarakat untuk memastikan bahwa UMKM mendapatkan dukungan yang maksimal. Ini adalah upaya bersama agar perekonomian Purworejo dapat tumbuh dan berkembang dengan melibatkan semua pihak,” kata Sumitro.
Sumitro berharap, ke depan, pendampingan dan pengembangan UMKM di Kabupaten Purworejo akan semakin intensif dan berkelanjutan. Komisi III DPRD Kabupaten Purworejo akan terus berusaha untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang memberikan ruang bagi UMKM untuk tumbuh, dengan memperhatikan berbagai aspek mulai dari permodalan, pemasaran, hingga pengembangan kapasitas usaha.
“Harapan kami adalah agar UMKM di Kabupaten Purworejo bisa lebih maju, mampu bersaing di pasar global, dan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. Kami akan terus berupaya memberikan kebijakan yang mendukung perkembangan UMKM secara berkelanjutan,” tutup Sumitro.(red)
