TRANSPARANSI dan akuntabilitas dalam pemerintahan daerah adalah kunci untuk memastikan bahwa dana publik digunakan dengan efisien dan efektif, serta untuk membangun kepercayaan masyarakat. Di Kabupaten Purworejo, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memainkan peran vital dalam memastikan kedua aspek tersebut. Untuk memahami lebih dalam mengenai strategi yang diterapkan, kami mewawancarai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purworejo, Kelik Susilo Ardani.
Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas
Kelik Susilo Ardani mengawali perbincangan dengan menjelaskan mengapa transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam pemerintahan daerah. “Transparansi dan akuntabilitas bukan hanya soal membuka data dan informasi kepada publik, tetapi juga mengenai bagaimana kita memastikan bahwa semua kegiatan pemerintah daerah dilakukan dengan integritas dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini adalah pondasi untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” ujar Ardani.
Strategi Meningkatkan Transparansi
Untuk meningkatkan transparansi, DPRD Kabupaten Purworejo telah menerapkan berbagai strategi. Pertama, DPRD memastikan bahwa semua dokumen terkait anggaran dan pelaksanaan proyek tersedia untuk publik. “Kami telah mengembangkan platform online di mana masyarakat dapat mengakses informasi terkait anggaran, rencana kerja, serta laporan hasil evaluasi dari proyek-proyek yang sedang berjalan,” jelas Ardani.
Ardani juga menekankan pentingnya komunikasi yang efektif antara pemerintah daerah dan masyarakat. “Kami sering mengadakan forum-forum publik dan sosialisasi untuk menjelaskan kebijakan serta penggunaan anggaran. Dengan cara ini, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana anggaran digunakan dan apa hasil yang diharapkan dari program-program pemerintah,” tambahnya.
Strategi Meningkatkan Akuntabilitas
Dalam hal akuntabilitas, DPRD Purworejo fokus pada beberapa area utama. Salah satunya adalah pengawasan langsung terhadap pelaksanaan anggaran. “Kami melakukan pemantauan secara berkala dan menyeluruh terhadap pelaksanaan anggaran. Hal ini mencakup pemeriksaan terhadap laporan keuangan dan kunjungan lapangan untuk memastikan bahwa proyek-proyek berjalan sesuai dengan rencana,” kata Ardani.
DPRD juga telah membentuk tim-tim khusus yang bertugas untuk menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan penyimpangan anggaran dan pelanggaran. “Jika ada indikasi penyimpangan atau ketidaksesuaian, kami akan melakukan investigasi mendalam dan memberikan rekomendasi perbaikan. Kami juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum jika diperlukan,” ungkap Ardani.
Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah dan Lembaga Pengawasan
Ardani juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan lembaga pengawasan eksternal dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas. “Kami secara rutin berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga pengawas seperti BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk memastikan bahwa semua kegiatan pemerintahan sesuai dengan standar akuntabilitas yang ditetapkan,” ujarnya.
Kolaborasi ini juga melibatkan penyusunan laporan bersama dan evaluasi yang melibatkan berbagai pihak. “Dengan melibatkan berbagai stakeholder, kami dapat memastikan bahwa semua perspektif dipertimbangkan dan bahwa pengawasan dilakukan dengan cara yang komprehensif,” tambah Ardani.
Melihat ke depan, DPRD Kabupaten Purworejo harus terus mengembangkan dan mengimplementasikan inovasi dalam strategi transparansi dan akuntabilitas. “Kami akan terus berupaya untuk memperkenalkan teknologi baru yang dapat membantu dalam memantau dan melaporkan penggunaan anggaran dengan lebih efisien. Selain itu, kami juga akan meningkatkan pelatihan bagi anggota DPRD untuk memperkuat pemahaman mereka tentang praktik terbaik dalam akuntabilitas,” ungkap Ardani.
Dengan berbagai inisiatif yang sudah dan akan diterapkan, DPRD Kabupaten Purworejo menunjukkan komitmen kuatnya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan daerah. Melalui pendekatan yang sistematis dan kolaboratif, diharapkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah akan semakin meningkat dan bahwa anggaran daerah akan digunakan dengan cara yang paling efektif untuk kesejahteraan bersama. (red)
