Dampak kemarau yang menyebabkan berkurangnya debit air di sejumlah wilayah menjadikan permasalahan tersendiri bagi para petani untuk mengolah lahan pertaniannya.
Melihat hal tersebut, dinas terkait perlu melakukan serangkaian sosialisasi agar pembagian air yang bisa berjalan lancar dan tepat sasaran. Komisi II DPRD Kabupaten Purworejo pun turun tangan meminta agar dinas bisa melakukan hal itu dengan baik.
Ketua Komisi II DPRD Purworejo, Alipman Syafii memberikan apresiasi kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) yang sudah melakukan hal tersebut.
“Seperti kita tahu, masyarakat itu perlu diberikan pemahaman mengenai kondisi air yang sangat terbatas akibat mengeringnya sumber di wilayah hulu. Warga menerima informasi ini dengan baik dan menyadari bahwa penurunan pasokan air merupakan konsekuensi dari kondisi alam,” kata Alipman saat melakukan pengawasan dalam daerah di Bendung Ngasinan Desa Kemanukan Kecamatan Bagelen pada Senin (6/1/2025).
Berdasarkan hasil pengawasan, diketahui bahwa kontrak pekerjaan dimulai pada bulan Juni dan selesai pada bulan November 2024 tanpa mengalami keterlambatan. Total anggaran pembangunan tercatat sebesar Rp2,4 miliar (termasuk PPN), atau Rp2,14 miliar di luar PPN.
Isu lain yang turut disorot adalah minimnya anggaran rehabilitasi bendungan pada tahun 2023, yang menyebabkan target pekerjaan tahun 2024 menjadi lebih berat dan tidak seluruhnya tercapai. Tahun 2025 pun, alokasi anggaran masih terbatas hanya Rp3 miliar dengan tambahan APBD Kabupaten sekitar Rp200-300 juta, yang dinilai belum mencukupi untuk peningkatan saluran irigasi.
Komisi II juga menyoroti pengelolaan Perusahaan Daerah Air (PDA) yang saat ini hanya menjadi bagian kecil dari program-program infrastruktur. Ditekankan pentingnya kolaborasi dengan pemerintah pusat untuk mendukung program konservasi di hulu, seperti penampungan air dan penanaman pohon penyerap air di wilayah Kaligesing.
Pengawasan turut mencakup Bendungan Bener yang memerlukan review desain dan pengembangan melalui saluran Guntur Kiri. Sementara itu, di Bendungan Ngasinan yang memiliki panjang 22,8 meter dan ketinggian mercu 1,2 meter, pemasangan bronjong hanya dapat dilakukan sepanjang 76 meter ke hulu dan 74 meter serta 24 meter ke hilir.
Ketua Komisi II Alipman Syafii menegaskan bahwa penguatan infrastruktur air memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat. “Kami berharap ada perhatian lebih besar terhadap sektor irigasi dan konservasi air agar masyarakat tidak terus mengalami kekurangan pasokan air di musim kemarau,” ujarnya. (*)
