Sebanyak 31 siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) Gunung Teges Kecamatan Kemiri kompak melakukan aksi mogok sekolah. Hal itu dilakukan sebagai wujud protes atas kebijakan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang telah meregrouping SDN Gunung Teges dengan SDN Sukogelap.
Sebelumnya wali murid SDN Gunung Teges mengancam akan melakukan aksi mogok sekolah jika pemerintah tetap melaksanakan rencana regrouping.
“Anak-anak mogok sekolah mulai hari Kamis kemarin,” ungkap Kepala Desa Gunung Teges Misno Saputro, Jumat (2/10/2022) sore.
Misno menjelaskan, masyadakat Desa Gunung Teges, khususnya wali murid sebenarnya tidak mempermasalahkan adanya wacana regrouping asal kegiatan belajar mengajar tetap dilaksanakan di SDN Gunung Teges.
“Sekolahnya terserah mau digabung dengan sekolah mana tapi belajarnya tetap di SD Gunung Teges,” katanya.
Beberapa alasan menjadi dasar wali murid keukeuh menginkan kegiatan sekolah tetap dilaksanan di SDN Gunung Teges. Diantaranya adalah alasan ekonomi, warga mengaku cukup kesulitan jika harus antar jemput setiap hari mengingat pekerjaan mereka yang mayoritas adalah petani, terlebih tidak semua wali murid memiliki kendaraan bermotor.
“Selain itu alasan utama adalah karena faktor jarak tempuh. Jarak tempuh SDN Gunung teges ke SD terdekat itu 1,8 km dengan medan yang sulit ditempuh oleh anak-anak karena harus melawati bulak dan jalan yang terjal naik turun. Belum lagi kalau anak yang rumahnya di pelosok-pelosok desa jaraknya bisa lebih dari 2 km. Tentu kita kasihan dengan anak-anak,” jelas Misno.
Berbagai cara dilakukan oleh wali murid Desa Gunung Teges untuk mempertahankan sekolah yang menjadi kebanggaan masyarakat tersebut. Salah satunya dengan mengundang Ketua DPRD Kabupaten Purworejo, Dion Agasi Stiabudi dan Ketua Komisi II DPRD Tunaryo untuk menyuarakan aspirasi. Mereka berharap melalui wakil mereka di DPRD aspirasi masyarakat Desa Gunung Teges akan lebih didengar dan dikabulkan.
Dion Agasi yang hadir memenuhi undangan masyarakat mendengarkan keluhan masyarakat dan meninjau secara langsung lokasi SD dan pemukiman warga setempat.
Dion berharap kebijakan regrouping sejumlah SD, khususnya SDN Gunung Teges dapat ditunda terlebih dahulu. Hal itu mengingat banyaknya masalah yang timbul di lapangan dan kemudian tidak diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Selama ini, menurut Dion pendekatan yang dilakukan saat pelaksanaan regrouping hanya sebatas tahap sosialiasi.
“Saya secara pribadi berharap anak-anak jangan disuruh mogok sekolah, mesake nek kon mogok, apalagi sebentar lagi mau tes. Jangan sampai anak-akan kita yang jadi korban akibat wacana regrouping ini,” kata Dion.
Kepada warga, Dion menyatakan akan segera berkordinasi dan berkirim surat kepada Bupati untuk meminta adanya penundaan regrouping agar tidak ada lagi aksi mogok sekolah yang dilakukan siswa.
“Nanti kita bersama-sama ikhtiar, kita berusaha semaksimal mungkin agar permasalahan ini segera teratasi. Tadi jelas permintaan warga bahwa mereka menginkan tetap menempuh pembelajaran di SDN Gunung Teges, nanti kita berkirim surat untuk meminta adanya fasilitasi kelas jauh,” kata Dion.
“Berbicara realita di lapangan, dengan medan seperti itu siapa yang tidak khawatir jika anak-anak harus sekolah di luar desa,” tegas Dion.
Foto: Dion Agasi (batik hijau) saat menemui salah seorang siswa SDN Gunung Teges yang mogok sekolah