DPRD Kabupaten PurworejoDPRD Kabupaten Purworejo
  • BERITA
  • SERASI
    • Download App
    • Serasi Web
  • JDIH
    • Tentang JDIH
    • UUD 1945
    • Undang-undang
    • Peraturan Pemerintah Pengganti UU
    • Peraturan Pemerintah
    • Peraturan Presiden
    • Keputusan Presiden
    • Instruksi Presiden
    • Peraturan DPR
    • Peraturan Bersama
    • Peraturan Sekjen DPR
  • DIREKTORI
    • ANGGOTA
    • ALAT KELENGKAPAN
      • Badan Kehormatan
      • Badan Musyawarah
      • Badan Pembentukan Peraturan Daerah
      • Badan Anggaran
    • KOMISI
    • FRAKSI
  • TENTANG DPR
    • Sejarah
    • Keanggotaan
    • Tata Tertib
    • Kode Etik
    • Tugas Dan Wewenang
    • Hak dan Kewajiban
  • KOMISI
    • KOMISI I
    • KOMISI II
    • KOMISI III
    • KOMISI IV
  • BULETIN
Search
© 2022 DPRD Kabupaten Purworejo
Reading: Setiap Rupiah APBD Harus Dipertanggung Jawabkan
Share
Aa
DPRD Kabupaten PurworejoDPRD Kabupaten Purworejo
Aa
  • BERITA
  • SERASI
  • JDIH
  • DIREKTORI
  • TENTANG DPR
  • KOMISI
  • BULETIN
Search
  • BERITA
  • SERASI
    • Download App
    • Serasi Web
  • JDIH
    • Tentang JDIH
    • UUD 1945
    • Undang-undang
    • Peraturan Pemerintah Pengganti UU
    • Peraturan Pemerintah
    • Peraturan Presiden
    • Keputusan Presiden
    • Instruksi Presiden
    • Peraturan DPR
    • Peraturan Bersama
    • Peraturan Sekjen DPR
  • DIREKTORI
    • ANGGOTA
    • ALAT KELENGKAPAN
    • KOMISI
    • FRAKSI
  • TENTANG DPR
    • Sejarah
    • Keanggotaan
    • Tata Tertib
    • Kode Etik
    • Tugas Dan Wewenang
    • Hak dan Kewajiban
  • KOMISI
    • KOMISI I
    • KOMISI II
    • KOMISI III
    • KOMISI IV
  • BULETIN
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
DPRD Kabupaten Purworejo > Blog > Berita > Setiap Rupiah APBD Harus Dipertanggung Jawabkan
Berita

Setiap Rupiah APBD Harus Dipertanggung Jawabkan

admin
Last updated: 2024/12/16 at 6:30 AM
admin
Share
2 Min Read
SHARE

Akuntabilitas merupakan aspek yang sangat dijaga dalam pengawasan anggaran APBD untuk proyek infrastruktur. Anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Purworejo, Sutardi menjelaskan bahwa DPRD terus berupaya untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dalam anggaran APBD digunakan sesuai dengan peruntukannya.

“Pengawasan yang akuntabel berarti setiap penggunaan anggaran harus bisa dipertanggungjawabkan. Kami bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan lembaga pengawas lainnya untuk melakukan audit dan evaluasi terhadap proyek-proyek yang telah dilaksanakan. Setiap penyimpangan harus segera ditindaklanjuti, agar tidak ada pemborosan atau tindakan korupsi,” ungkap Sutardi.

DPRD juga secara rutin melakukan rapat koordinasi dengan dinas terkait untuk mengevaluasi progres proyek dan mengecek apakah anggaran yang digunakan sudah sesuai dengan rencana. Jika ditemukan adanya ketidaksesuaian, DPRD tidak segan-segan untuk memberikan rekomendasi perbaikan atau meminta penundaan proyek.

Tantangan dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas
Meskipun telah ada berbagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, Sutardi mengakui bahwa masih ada beberapa tantangan yang dihadapi DPRD dalam pengawasan anggaran APBD, terutama dalam pengawasan proyek infrastruktur.

“Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang dapat memantau seluruh proyek infrastruktur. Meskipun kami di DPRD sudah berusaha turun langsung ke lapangan, namun dengan banyaknya proyek yang sedang berjalan, pengawasan kami masih terbatas. Kami membutuhkan lebih banyak tenaga pengawas yang memiliki kompetensi teknis dalam bidang infrastruktur,” jelas Sutardi.

Selain itu, Sutardi juga mencatat bahwa kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan lembaga pengawas lainnya kadang menjadi kendala dalam pengawasan. “Koordinasi yang lebih baik antara semua pihak yang terlibat dalam proyek sangat diperlukan. Ketika semua pihak bekerja sama dengan baik, pengawasan bisa lebih efektif dan proyek bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan,” tambahnya. (red)

You Might Also Like

DPRD Siap Bahas RPJMD 2025–2029, Fokus pada Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan

Duta Pesta Siaga Purworejo Minta Doa Restu Ketua DPRD Jelang Keberangkatan Di Ajang Provinsi

Estri Utami Minta Ada Langkah Penanganan Kalijambe

Komisi IV DPRD Kawal Layanan Kesehatan Kelas 3 Gratis bagi Warga Miskin

admin November 19, 2024
Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link Print
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Angry0
Dead0
Previous Article Mendorong Investasi yang Berwawasan Lingkungan
Next Article Yudha Ungkap Tantangan yang Dihadapi Komisi I
Leave a comment Leave a comment

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Stay Connected

235.3k Followers Like
69.1k Followers Follow
11.6k Followers Pin
56.4k Followers Follow
136k Subscribers Subscribe
4.4k Followers Follow

Latest News

DPRD Siap Bahas RPJMD 2025–2029, Fokus pada Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan
Duta Pesta Siaga Purworejo Minta Doa Restu Ketua DPRD Jelang Keberangkatan Di Ajang Provinsi
Estri Utami Minta Ada Langkah Penanganan Kalijambe
Komisi IV DPRD Kawal Layanan Kesehatan Kelas 3 Gratis bagi Warga Miskin
DPRD Kabupaten PurworejoDPRD Kabupaten Purworejo
Follow US

© 2022 DPRD Kabupaten Purworejo

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?