Anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Purworejo, Apt Rani Sumadyaningrum yang membidangi pembangunan menjelaskan bahwa DPRD memiliki beberapa tahap dalam pengawasan proyek infrastruktur berbasis APBD. Pengawasan dimulai dari tahap perencanaan anggaran, yang mencakup evaluasi terhadap rencana kerja dan anggaran dari pemerintah daerah.
“Pada tahap awal, kami melakukan evaluasi terhadap anggaran yang diajukan oleh pemerintah daerah. Kami pastikan bahwa alokasi dana yang diajukan sesuai dengan kebutuhan riil dan prioritas pembangunan daerah, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya. Kami juga memeriksa apakah dana yang diajukan untuk proyek-proyek tersebut cukup untuk mencapai tujuan yang diinginkan,” jelasnya.
Setelah anggaran disetujui, DPRD terus memantau implementasi proyek secara berkelanjutan. Pada tahap pelaksanaan, Rani mengungkapkan bahwa Komisi 2 melakukan inspeksi lapangan secara berkala untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan spesifikasi dan anggaran yang telah disetujui.
“Kami tidak hanya menunggu laporan dari pemerintah daerah, tetapi juga turun langsung ke lapangan untuk memantau progres pembangunan. Kami ingin memastikan bahwa proyek tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga sesuai dengan kualitas yang diinginkan. Jika ada masalah, kami segera memberi rekomendasi atau langkah perbaikan,” kata Rani.
Rani menekankan bahwa salah satu kunci untuk menciptakan pengawasan yang efektif adalah transparansi. Oleh karena itu, ia dan rekan-rekannya di DPRD sangat mendukung upaya pemerintah daerah untuk lebih terbuka dalam hal publikasi informasi terkait penggunaan anggaran APBD untuk proyek-proyek infrastruktur.
“Transparansi sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat bisa mengawasi penggunaan anggaran dan progres pembangunan secara langsung. Kami mendukung agar pemerintah daerah memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk menyebarkan informasi terkait proyek yang sedang berjalan,” ungkap Rani.
Selain itu, Rani juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pembangunan infrastruktur. Dengan adanya komunikasi dua arah yang intens antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat, diharapkan pengawasan bisa lebih maksimal.
“Masyarakat adalah pihak yang paling merasakan langsung dampak dari pembangunan infrastruktur. Mereka juga perlu diberi ruang untuk memberikan masukan atau melaporkan jika ada kendala atau penyimpangan yang terjadi di lapangan. Kami mengharapkan adanya kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat dalam pengawasan proyek,” tambahnya. (red)
