Menurut anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Purworejo, H Rujiyanto SAg menjelaskan, salah satu kunci dalam pengawasan proyek infrastruktur adalah keterlibatan aktif masyarakat. Tanpa partisipasi publik, pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dan pemerintah daerah akan kurang optimal. Oleh karena itu, Komisi 2 DPRD Purworejo senantiasa mendorong masyarakat untuk terlibat dalam memantau pembangunan infrastruktur di lingkungan mereka.
“Kami ingin masyarakat lebih aktif terlibat dalam pengawasan. Mereka adalah pengguna langsung dari hasil pembangunan tersebut. Dengan memberikan informasi kepada kami tentang kemajuan proyek atau bila ada masalah, maka pengawasan akan lebih maksimal,” ujar Rujiyanto.
Melalui berbagai forum, seperti musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dan pertemuan rutin antara DPRD dengan masyarakat, Rujiyanto berharap dapat memperkuat komunikasi antara pemerintah dan warga. Selain itu, partisipasi masyarakat dapat memperkecil potensi penyimpangan anggaran serta memastikan bahwa pembangunan infrastruktur benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka.
Meskipun sudah ada berbagai upaya pengawasan, Rujiyanto menyadari bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi oleh DPRD dalam mengawasi proyek infrastruktur berbasis APBD. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di DPRD dan dinas terkait, yang membuat pengawasan langsung di lapangan menjadi lebih sulit.
“Memang salah satu tantangan terbesar adalah terbatasnya jumlah personel yang bisa turun ke lapangan untuk mengawasi proyek secara intensif. Kami di DPRD juga hanya bisa memantau beberapa proyek secara langsung. Untuk itu, kami membutuhkan kerjasama yang baik dengan dinas-dinas terkait agar pengawasan bisa dilakukan dengan optimal,” jelasnya.
Rujiyanto juga menyoroti pentingnya koordinasi antara berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, DPRD, dan lembaga pengawas eksternal seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk memastikan bahwa proyek infrastruktur yang didanai APBD berjalan sesuai dengan perencanaan dan anggaran yang disetujui.(red)
