Anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Purworejo, Rendy Aditya Saputra menyebut koordinasi yang kurang optimal antar lembaga pemerintahan di Kabupaten Purworejo menjadi tantangan lain yang mempengaruhi efektivitas pengawasan pembangunan infrastruktur. Rendy mengungkapkan bahwa dalam beberapa kasus, birokrasi yang panjang dan tidak sinkron antara pemerintah daerah dan DPRD membuat pengawasan menjadi lebih lambat dan kurang efektif.
“Proses birokrasi yang berbelit-belit seringkali menghambat pengawasan yang lebih cepat dan tepat. Terkadang, data dan laporan yang dibutuhkan DPRD untuk mengevaluasi proyek baru sampai setelah ada keterlambatan,” katanya.
DPRD mendorong agar koordinasi antar lembaga lebih diperkuat melalui sistem informasi yang terintegrasi, sehingga pengawasan bisa dilakukan secara lebih real-time dan akurat.
Pengawasan terhadap alokasi anggaran APBD untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Purworejo adalah tugas yang tidak mudah. DPRD, melalui Komisi 2, terus berupaya untuk mengatasi berbagai tantangan yang muncul, mulai dari keterbatasan SDM, minimnya partisipasi masyarakat, hingga masalah birokrasi dan penyimpangan anggaran.
Namun, dengan memperkuat koordinasi antar lembaga, meningkatkan partisipasi publik, serta mendorong perencanaan dan pengawasan yang berbasis data dan teknologi, diharapkan pengawasan terhadap proyek-proyek infrastruktur di Kabupaten Purworejo akan semakin efektif. Hal ini tentunya akan mendukung terciptanya pembangunan yang lebih berkualitas dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. (red)
