ANGGOTA Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purworejo, Bintoro, menegaskan pentingnya reformasi birokrasi di tingkat pemerintahan desa untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Bintoro yang juga merupakan seorang mantan kepala desa ini memaparkan berbagai langkah yang telah diambil serta tantangan yang dihadapi dalam proses reformasi tersebut.
Menurut Bintoro, reformasi birokrasi di pemerintahan desa merupakan langkah krusial untuk memperbaiki sistem yang ada. “Birokrasi yang efektif dan efisien di tingkat desa akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Dengan birokrasi yang lebih baik, pelayanan publik bisa lebih cepat, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Bintoro menjelaskan sejumlah inisiatif yang telah diambil untuk mendorong reformasi birokrasi di pemerintahan desa. Salah satu yang utama adalah peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan pendidikan. “Kami mengadakan berbagai pelatihan untuk aparatur desa agar mereka lebih kompeten dalam menjalankan tugas-tugas administrasi dan pelayanan publik,” jelasnya.
Selain itu, penggunaan teknologi informasi juga menjadi fokus utama. “Kami mendorong desa-desa untuk mengadopsi sistem e-government. Dengan digitalisasi, proses administrasi bisa lebih cepat dan transparan. Masyarakat juga bisa lebih mudah mengakses informasi dan layanan yang disediakan oleh pemerintah desa,” tambah Bintoro.
Bintoro menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses reformasi birokrasi. “Kami melibatkan masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa. Partisipasi ini penting agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat,” katanya.
Meski berbagai upaya telah dilakukan, Bintoro mengakui adanya tantangan dalam proses reformasi ini. Salah satu tantangan terbesar adalah resistensi perubahan dari sebagian aparatur desa. “Ada beberapa aparatur yang masih enggan untuk berubah dan beradaptasi dengan sistem baru. Namun, kami terus melakukan sosialisasi dan pendekatan agar mereka memahami pentingnya reformasi ini,” ujarnya.
Bintoro berharap, dengan berjalannya reformasi birokrasi, pemerintahan desa di Kabupaten Purworejo dapat menjadi lebih responsif dan akuntabel. “Kami ingin melihat desa-desa di Purworejo mampu memberikan pelayanan terbaik bagi warganya. Reformasi birokrasi ini adalah langkah awal untuk mencapai tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik,” pungkasnya.
Dengan komitmen kuat dari DPRD dan dukungan masyarakat, diharapkan reformasi birokrasi di pemerintahan desa Kabupaten Purworejo dapat berjalan dengan baik, sehingga pelayanan publik bisa lebih optimal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (red)
