Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Purworejo, yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), memainkan peranan penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah. Namun, agar pembangunan tersebut dapat memberikan dampak yang maksimal, diperlukan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan digunakan secara tepat, efisien, dan transparan. Di sinilah peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purworejo, khususnya Komisi 2, sangat krusial.
Sutardi, anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Purworejo, yang membidangi pembangunan infrastruktur, berbagi pandangannya mengenai bagaimana DPRD berkontribusi dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran APBD untuk proyek-proyek infrastruktur. Lebih lanjut Sutardi menjelaskan berbagai upaya yang dilakukan oleh DPRD untuk mengawasi jalannya proyek pembangunan infrastruktur di Purworejo.
Sebagai lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan, DPRD Kabupaten Purworejo berperan penting dalam memastikan bahwa dana APBD yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur digunakan secara efisien dan tepat sasaran. Sutardi menjelaskan bahwa salah satu tanggung jawab utama DPRD adalah melakukan evaluasi terhadap rencana anggaran yang diajukan oleh pemerintah daerah, serta memantau implementasi anggaran tersebut selama proyek berlangsung.
“DPRD, khususnya Komisi 2, memiliki tugas untuk memastikan bahwa alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat. Kami harus memastikan bahwa proyek-proyek yang didanai dengan APBD memberikan manfaat langsung bagi warga, dan tidak ada pemborosan atau penyalahgunaan anggaran,” ujar Sutardi.
Sutardi menekankan bahwa pengawasan DPRD tidak hanya dilakukan pada saat perencanaan anggaran, tetapi juga selama pelaksanaan proyek dan pada saat evaluasi akhir. “Kami melakukan inspeksi langsung ke lapangan untuk melihat bagaimana proyek-proyek ini berjalan. Kami juga meminta laporan dari dinas terkait untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah disetujui,” jelasnya.
Transparansi dalam pengelolaan anggaran adalah hal yang sangat ditekankan oleh Sutardi dan rekan-rekannya di DPRD. Menurutnya, salah satu cara untuk memastikan transparansi adalah dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan. Dengan cara ini, masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam memantau proyek-proyek infrastruktur di wilayah mereka.
“Transparansi adalah kunci agar anggaran APBD dapat digunakan dengan bijaksana. Kami mendorong pemerintah daerah untuk mempublikasikan informasi terkait proyek-proyek infrastruktur secara terbuka, baik melalui website pemerintah, media sosial, maupun forum-forum masyarakat. Dengan informasi yang jelas dan mudah diakses, masyarakat dapat ikut berperan aktif dalam pengawasan,” kata Sutardi.
Selain itu, Sutardi juga menekankan pentingnya penggunaan teknologi untuk mendukung transparansi. Platform digital yang memungkinkan masyarakat untuk melihat progres pembangunan dan penggunaan anggaran secara langsung akan sangat membantu dalam meningkatkan akuntabilitas proyek.
“Ke depan, kami berharap penggunaan teknologi dapat lebih dimaksimalkan. Misalnya, dengan adanya aplikasi atau sistem informasi yang memungkinkan masyarakat, DPRD, dan pemerintah daerah untuk memantau perkembangan proyek secara real-time,” tambah Sutardi. (red)
