PENGAWASAN terhadap program pembangunan merupakan salah satu fungsi penting Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purworejo. Fungsi ini memastikan bahwa setiap proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana, anggaran, dan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk memahami lebih dalam mengenai peran DPRD dalam hal ini, kami mewawancarai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purworejo, Kelik Susilo Ardani.
Mengapa Pengawasan Program Pembangunan Penting?
Kelik Susilo Ardani menjelaskan bahwa pengawasan program pembangunan sangat krusial untuk mencapai hasil yang optimal. “Pengawasan yang efektif membantu memastikan bahwa program pembangunan tidak hanya selesai tepat waktu tetapi juga sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan serta memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Tanpa pengawasan yang baik, risiko penyimpangan, pemborosan, atau bahkan kegagalan proyek akan meningkat,” kata Ardani.
Fungsi dan Tugas DPRD dalam Pengawasan
DPRD Kabupaten Purworejo memiliki beberapa fungsi kunci dalam pengawasan program pembangunan. Salah satu fungsi utama adalah melakukan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan proyek. “Kami melakukan evaluasi mendalam terhadap rencana kerja pemerintah daerah untuk memastikan bahwa program-program yang direncanakan selaras dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah,” ungkap Ardani.
Selain itu, DPRD juga berperan dalam pemantauan langsung terhadap pelaksanaan proyek. “Kami melakukan kunjungan lapangan untuk menilai progres proyek secara langsung. Ini memungkinkan kami untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang pelaksanaan proyek dan mengidentifikasi potensi masalah sejak dini,” tambahnya.
Strategi Pengawasan yang Diterapkan
Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, DPRD Purworejo menerapkan berbagai strategi. Pertama, pengawasan dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai alat ukur. “Kami menggunakan sistem monitoring yang terintegrasi untuk memantau perkembangan proyek secara real-time. Data ini membantu kami dalam membuat keputusan yang cepat dan tepat jika ada isu yang muncul,” jelas Ardani.
Kedua, DPRD juga melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan. “Partisipasi publik sangat penting dalam memastikan akuntabilitas. Kami sering mengadakan forum atau pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan umpan balik dan melibatkan mereka dalam evaluasi proyek. Hal ini juga membantu kami memahami persepsi masyarakat terhadap proyek-proyek yang berjalan,” kata Ardani.
Mengatasi Tantangan dalam Pengawasan
Ardani mengakui bahwa pengawasan program pembangunan tidak tanpa tantangan. “Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan sumber daya dan informasi yang sering kali menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan yang menyeluruh. Kami juga menghadapi tantangan dalam hal koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam proyek,” ujarnya.
Untuk mengatasi tantangan ini, DPRD Purworejo fokus pada peningkatan kapasitas anggota DPRD melalui pelatihan dan pendidikan. “Kami terus memberikan pelatihan kepada anggota DPRD mengenai teknik-teknik terbaru dalam pengawasan dan evaluasi proyek. Ini membantu mereka untuk lebih memahami aspek teknis dari proyek-proyek yang mereka awasi,” jelas Ardani.
Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah dan Lembaga Terkait
Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait adalah bagian integral dari strategi pengawasan DPRD. “Kami secara aktif bekerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga pengawas seperti BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk memastikan bahwa pengawasan dilakukan secara komprehensif. Kami juga berkoordinasi dengan kontraktor dan pihak ketiga untuk memastikan bahwa semua pihak mematuhi standar yang telah ditetapkan,” kata Ardani. (red)
