DPRD Kabupaten Purworejo, khususnya Komisi 2 yang membidangi pembangunan, memiliki tugas utama untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran. Menurut Ridho, pengawasan ini tidak hanya dilakukan pada tahap perencanaan anggaran, tetapi juga selama pelaksanaan proyek.
“Proses pengawasan kami mulai sejak tahap perencanaan anggaran. Kami mengevaluasi rencana anggaran yang diajukan oleh pemerintah daerah untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dan tidak ada pemborosan. Setelah anggaran disetujui, kami terus memantau pelaksanaan proyek secara berkala untuk memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan rencana,” jelas Ridho.
Selain itu, DPRD Kabupaten Purworejo juga melakukan inspeksi lapangan untuk memeriksa progres proyek dan memastikan bahwa semua kegiatan pembangunan berjalan sesuai dengan spesifikasi dan kualitas yang telah ditetapkan.
“Inspeksi lapangan adalah bagian penting dari pengawasan kami. Kami turun langsung ke lokasi proyek untuk memeriksa apakah pekerjaan berjalan dengan baik, apakah anggaran digunakan sesuai dengan rencana, dan apakah proyek tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Jika ada indikasi penyimpangan, kami tidak segan-segan memberikan rekomendasi untuk tindakan perbaikan,” ujar Ridho.
Ridho juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan proyek-proyek infrastruktur yang dibiayai oleh APBD. Masyarakat, sebagai penerima langsung manfaat dari pembangunan, harus diberi kesempatan untuk mengawasi dan melaporkan jika ada penyimpangan atau ketidaksesuaian di lapangan.
“Masyarakat adalah pihak yang paling merasakan dampak dari pembangunan infrastruktur. Mereka juga memiliki hak untuk mengetahui bagaimana anggaran digunakan dan apakah proyek berjalan sesuai dengan rencana. Oleh karena itu, kami mendorong agar masyarakat aktif terlibat dalam pengawasan. Kami juga mendukung adanya sistem pelaporan yang memudahkan masyarakat untuk melaporkan jika mereka menemukan masalah atau penyimpangan di lapangan,” ungkap Ridho.
Melibatkan masyarakat dalam pengawasan proyek dapat menciptakan mekanisme checks and balances yang lebih efektif. Dengan adanya transparansi dan partisipasi aktif dari masyarakat, DPRD dapat lebih mudah mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini. (red)
