Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Purworejo, Roni Sumhastomo menjelaskan bahwa untuk menciptakan kebijakan yang transparan, partisipasi masyarakat sangat penting. Oleh karena itu, Komisi 1 DPRD Kabupaten Purworejo terus berusaha untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses penyusunan kebijakan. Hal ini dilakukan melalui berbagai bentuk sosialisasi, diskusi publik, serta konsultasi dengan masyarakat dan berbagai kelompok kepentingan.
“Penyusunan kebijakan tidak bisa hanya melibatkan pemerintah dan DPRD saja, tetapi masyarakat juga harus diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi mereka. Kami sering mengadakan forum atau pertemuan untuk mendengar langsung pendapat masyarakat mengenai kebijakan yang sedang disusun. Dengan demikian, kebijakan yang lahir lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Langkah ini penting agar kebijakan yang dihasilkan dapat berjalan dengan baik di lapangan, dan masyarakat merasa memiliki peran dalam pembuatan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari.
Tentu saja, mewujudkan kebijakan yang transparan bukanlah hal yang mudah. Roni mengakui bahwa ada beberapa tantangan dalam proses ini. Salah satunya adalah masalah birokrasi yang terkadang masih tertutup dan cenderung lambat dalam merespons kebutuhan masyarakat. Selain itu, masih ada anggapan bahwa proses pembuatan kebijakan adalah urusan pemerintah dan DPRD semata, sementara masyarakat tidak terlalu dilibatkan.
“Beberapa tantangan yang kami hadapi adalah adanya ketimpangan dalam komunikasi dan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Kadang-kadang, masyarakat merasa kebijakan yang dibuat tidak mencerminkan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, kami terus berusaha untuk memperbaiki cara kami berkomunikasi dengan publik dan memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang kebijakan yang sedang diterapkan,” ujar Roni. (red)
