Transparansi dalam penyusunan kebijakan pemerintahan merupakan salah satu pilar utama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Di Kabupaten Purworejo, Komisi 1 DPRD Kabupaten Purworejo memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang disusun oleh pemerintah daerah dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan, serta memberikan dampak yang positif.
Roni Sumhastomo, SE, anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Purworejo, menjelaskan bahwa salah satu tanggung jawab utama Komisi 1 adalah memastikan bahwa seluruh proses penyusunan kebijakan pemerintahan dilakukan dengan cara yang transparan. Hal ini tidak hanya untuk memastikan keadilan bagi seluruh masyarakat, tetapi juga untuk membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.
Komisi 1 DPRD Kabupaten Purworejo berfungsi sebagai mitra kritis pemerintah dalam proses perencanaan dan penyusunan kebijakan. Salah satu tugas utamanya adalah melakukan pembahasan terhadap berbagai rancangan peraturan daerah (Raperda) yang diajukan oleh pemerintah daerah. Dalam proses ini, Komisi 1 berperan aktif untuk memberikan masukan dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan tidak hanya sah dari sisi hukum, tetapi juga berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
“Sebagai anggota Komisi 1, kami bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan yang disusun tidak hanya sesuai dengan aturan yang berlaku, tetapi juga transparan. Setiap langkah dalam proses penyusunan kebijakan harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, mulai dari perencanaan, pembahasan, hingga implementasinya,” kata Roni.
Roni Sumhastomo menekankan bahwa transparansi dalam penyusunan kebijakan bukan hanya soal mengungkapkan informasi kepada publik, tetapi juga tentang melibatkan masyarakat dalam proses tersebut. Keputusan-keputusan penting yang menyangkut kepentingan publik harus didasarkan pada data yang akurat dan melalui proses yang terbuka bagi semua pihak.
“Transparansi adalah kunci utama untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Masyarakat harus tahu bagaimana keputusan-keputusan dibuat, apa dasar hukum yang digunakan, dan bagaimana kebijakan tersebut akan diterapkan. Oleh karena itu, penting bagi kami di Komisi 1 untuk mendorong agar setiap kebijakan yang dihasilkan bisa dipahami oleh masyarakat dan tidak ada informasi yang disembunyikan,” jelas Roni.
Selain itu, transparansi dalam kebijakan pemerintahan juga melibatkan keterbukaan dalam alokasi anggaran. Komisi 1 selalu mengawasi dan mengevaluasi apakah anggaran yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta memastikan bahwa anggaran tersebut digunakan dengan cara yang efisien dan tidak ada penyalahgunaan. (red)
