Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas utama dalam alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purworejo. Jalan, jembatan, irigasi, dan fasilitas publik lainnya menjadi pendorong utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur tersebut digunakan secara efisien dan tepat sasaran, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purworejo memegang peran kunci dalam melakukan pengawasan.
Namun, seperti yang diungkapkan oleh Rendy Aditya Saputra, anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Purworejo yang membidangi pembangunan dan infrastruktur, pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur tidaklah sederhana. Ada berbagai tantangan yang harus dihadapi DPRD dalam memastikan proyek pembangunan yang dibiayai dengan dana APBD dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang maksimal bagi masyarakat.
Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi DPRD dalam pengawasan proyek infrastruktur adalah keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang terlibat langsung di lapangan. Rendy mengungkapkan bahwa untuk memantau seluruh proyek pembangunan yang dibiayai dengan APBD 2024, dibutuhkan tenaga pengawas yang cukup banyak, sementara jumlah personel yang tersedia terbatas.
“Kami di DPRD memang melakukan pengawasan dengan cara turun langsung ke lapangan, namun keterbatasan tenaga pengawas menjadi hambatan. Ada banyak proyek infrastruktur di berbagai desa dan kecamatan yang harus diawasi, namun kami tidak bisa memonitor semuanya secara intensif,” ujar Rendy.
Sebagai solusi, Rendy mengusulkan peningkatan kapasitas pengawasan melalui pelibatan pihak ketiga, seperti lembaga independen atau konsultan pengawasan yang memiliki keahlian dalam bidang teknik dan manajemen proyek. DPRD juga bekerja sama dengan dinas terkait untuk membentuk tim pengawas yang dapat melakukan monitoring lebih efektif.
Rendy menambahkan, meskipun masyarakat merupakan pihak yang paling merasakan langsung dampak dari pembangunan infrastruktur, Rendy menilai bahwa partisipasi publik dalam pengawasan masih sangat rendah. Banyak masyarakat yang tidak memiliki informasi yang cukup mengenai proyek pembangunan di wilayah mereka, sehingga kurang aktif dalam memberikan masukan atau melaporkan potensi penyimpangan.
“Banyak warga yang tidak tahu proses pembangunan yang sedang berlangsung atau tidak mengerti bagaimana cara melaporkan jika ada masalah. Padahal, kami percaya bahwa pengawasan publik sangat penting untuk menjaga akuntabilitas proyek-proyek pembangunan,” jelas Rendy.
Untuk itu, Rendy mendorong agar pemerintah daerah lebih intensif dalam menyosialisasikan proyek-proyek yang dibiayai oleh APBD kepada masyarakat. Melalui forum-forum komunikasi, seperti rapat musyawarah desa dan pertemuan dengan masyarakat, DPRD ingin meningkatkan kesadaran publik agar mereka lebih peduli dan terlibat dalam pengawasan. (red)
