DALAM upaya menanggulangi berbagai masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat Purworejo, kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa menjadi sangat krusial. Tursiyati, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Purworejo, menekankan pentingnya sinergi antara kedua pihak ini dalam sebuah wawancara eksklusif.
Menurut Tursiyati, tantangan utama yang dihadapi Purworejo mencakup ketimpangan ekonomi, pengangguran, dan masalah sosial seperti pendidikan dan kesehatan. “Kita harus memahami bahwa masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa sering kali tidak dapat diselesaikan hanya dengan kebijakan yang diterapkan di tingkat kabupaten. Dibutuhkan pendekatan yang lebih terintegrasi dan melibatkan pemerintah desa secara langsung,” ungkapnya.
Sinergi untuk Mengatasi Masalah Ekonomi
Dalam hal pengembangan ekonomi, Tursiyati menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam merancang kebijakan makro yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, implementasi kebijakan tersebut sering kali memerlukan dukungan langsung dari pemerintah desa. Misalnya, program pengembangan ekonomi lokal seperti pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan pembentukan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) memerlukan koordinasi antara berbagai tingkat pemerintahan.
“Pemerintah daerah dapat menyediakan anggaran dan regulasi, tetapi pemerintah desa yang akan mengimplementasikan dan memastikan bahwa program-program ini berjalan dengan efektif. Untuk itu, diperlukan pelatihan dan pendampingan bagi pengelola BUMDes serta dukungan untuk pengusaha kecil di desa,” jelas Tursiyati.
Menangani Masalah Sosial melalui Program Terintegrasi
Selain aspek ekonomi, masalah sosial juga memerlukan perhatian khusus. Tursiyati menyoroti peran PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan Karangtaruna sebagai garda terdepan dalam menangani isu-isu sosial di tingkat desa.
“PKK memiliki program-program yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan anak, yang merupakan bagian penting dari upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup. BPD berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah desa, sedangkan Karangtaruna dapat berperan dalam kegiatan sosial dan pengembangan potensi pemuda,” papar Tursiyati.
Kolaborasi antara pemerintah daerah dan organisasi-organisasi ini tidak hanya penting untuk perencanaan dan implementasi program, tetapi juga dalam pemantauan dan evaluasi. Tursiyati menggarisbawahi pentingnya komunikasi yang efektif antara pemerintah daerah dan desa untuk memastikan bahwa masalah-masalah sosial dapat diidentifikasi dan ditangani secara tepat waktu.
Rencana Aksi dan Strategi Ke Depan
Ke depan, Tursiyati menekankan perlunya rencana aksi yang jelas dan strategi kolaboratif yang terstruktur. Salah satu langkah yang diusulkan adalah pembentukan forum koordinasi antara pemerintah daerah dan desa untuk membahas dan merencanakan solusi atas masalah yang ada. Forum ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi berbagai pihak untuk berbagi informasi, mengevaluasi kemajuan, dan menyusun strategi baru jika diperlukan.
“Kolaborasi yang baik memerlukan komitmen dari semua pihak. Dengan adanya forum ini, kita berharap dapat meningkatkan keterlibatan semua elemen masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan,” tambahnya.
Kesimpulan
Kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa merupakan kunci untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi di Kabupaten Purworejo. Dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk organisasi desa seperti PKK, BPD, dan Karangtaruna, serta melalui pembentukan forum koordinasi, diharapkan masalah-masalah tersebut dapat dipecahkan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Seperti yang disampaikan Tursiyati, “Kerja sama yang solid dan komunikasi yang baik akan memperkuat usaha kita untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri.” (red)
