DI TENGAH dinamika pembangunan daerah yang pesat, peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purworejo sebagai lembaga pengawas sangat krusial. Fungsi pengawasan yang efektif tidak hanya memastikan penggunaan anggaran yang transparan tetapi juga menjamin bahwa program-program pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat. Untuk membahas isu ini lebih dalam, kami mewawancarai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purworejo, Kelik Susilo Ardani, yang memberikan pandangannya mengenai optimalisasi peran DPRD dalam fungsi pengawasan.
Tantangan Pengawasan di Era Modern
Menurut Kelik Susilo Ardani, tantangan utama dalam pengawasan adalah kompleksitas administrasi dan kecepatan perubahan yang terjadi dalam sektor publik. “Seiring dengan meningkatnya volume proyek dan anggaran, pengawasan harus dilakukan dengan cermat dan berkelanjutan. Ini memerlukan perhatian khusus terhadap detail serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan terbaru dalam kebijakan dan teknologi,” ungkapnya.
Ardani juga menyoroti pentingnya akses informasi yang transparan sebagai salah satu pilar utama pengawasan yang efektif. “Kami perlu memastikan bahwa seluruh dokumen dan data terkait anggaran serta pelaksanaan program pemerintah dapat diakses oleh publik dan anggota DPRD. Tanpa transparansi, pengawasan menjadi tidak efektif,” tegasnya.
Strategi Optimalisasi Pengawasan
Untuk mengatasi tantangan tersebut, DPRD Kabupaten Purworejo telah menerapkan berbagai strategi. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kapasitas anggota DPRD melalui pelatihan dan pendidikan. “Kami secara rutin mengadakan workshop dan seminar untuk anggota DPRD guna memperbarui pengetahuan mereka mengenai teknik-teknik pengawasan serta peraturan terbaru,” jelas Ardani.
Selain itu, penggunaan teknologi informasi juga menjadi fokus utama. DPRD Kabupaten Purworejo kini memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi untuk memantau pelaksanaan anggaran dan proyek-proyek pembangunan. “Dengan teknologi, kami dapat memantau secara real-time dan meminimalkan kemungkinan penyelewengan atau ketidakakuratan data,” tambah Ardani.
Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah dan Masyarakat
Ardani juga menekankan pentingnya kolaborasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam proses pengawasan. “Kami sering mengadakan forum-forum diskusi dengan pemerintah daerah dan melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi. Partisipasi publik sangat penting untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat tercermin dalam kebijakan dan pengawasan,” ujarnya.
Selain itu, DPRD juga aktif dalam melakukan kunjungan lapangan untuk menilai langsung kondisi proyek-proyek yang sedang berjalan. “Kunjungan lapangan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pelaksanaan proyek dan memungkinkan kami untuk memberikan rekomendasi yang lebih konkret,” kata Ardani.
Ke depan: Memperkuat Peran Pengawasan
Dalam jangka panjang, DPRD Kabupaten Purworejo berkomitmen untuk terus memperkuat perannya dalam fungsi pengawasan. Menurut Ardani, beberapa langkah strategis yang akan diambil meliputi penguatan regulasi internal, peningkatan kerjasama dengan lembaga pengawasan eksternal, serta pengembangan sistem pelaporan yang lebih efisien.
“Optimalisasi pengawasan bukanlah tugas yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Ini adalah proses berkelanjutan yang memerlukan dedikasi dan inovasi. Kami bertekad untuk terus berupaya dalam meningkatkan efektivitas pengawasan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purworejo,” tutup Ardani.
Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, DPRD Kabupaten Purworejo menunjukkan komitmen kuat untuk menjalankan fungsi pengawasan secara efektif. Melalui pendekatan yang inovatif dan kolaboratif, diharapkan bahwa pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan program pemerintah dapat berjalan dengan lebih baik, sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat Purworejo. (red)
