PENGAWASAN anggaran daerah merupakan salah satu fungsi krusial yang diemban oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purworejo. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk memonitor dan mengawasi penggunaan anggaran daerah, DPRD memainkan peran penting dalam memastikan bahwa alokasi dana publik digunakan secara efisien dan efektif. Untuk mengeksplorasi bagaimana DPRD Kabupaten Purworejo meningkatkan kinerjanya dalam aspek ini, kami berbincang dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purworejo, Kelik Susilo Ardani.
Tantangan dalam Pengawasan Anggaran
Menurut Kelik Susilo Ardani, salah satu tantangan terbesar dalam pengawasan anggaran adalah kompleksitas pelaporan dan administrasi keuangan. “Saat ini, anggaran daerah melibatkan berbagai program dan proyek yang memerlukan perhatian khusus. Proses administrasi yang rumit sering kali menjadi hambatan dalam pengawasan yang efektif,” jelas Ardani.
Ardani menambahkan bahwa perubahan regulasi dan kebijakan juga dapat menyulitkan dalam hal penyesuaian dan pemantauan anggaran. “Kami harus terus mengikuti perkembangan regulasi serta memastikan bahwa semua perubahan dapat diterapkan dengan baik dalam proses pengawasan,” ungkapnya.
Inisiatif untuk Meningkatkan Kinerja
Untuk menghadapi tantangan ini, DPRD Kabupaten Purworejo telah meluncurkan beberapa inisiatif strategis. Pertama, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi prioritas utama. “Kami menyadari bahwa anggota DPRD perlu memiliki pengetahuan yang memadai tentang teknik pengawasan dan manajemen keuangan. Oleh karena itu, kami rutin mengadakan pelatihan dan workshop yang berfokus pada penguatan kompetensi dalam pengawasan anggaran,” ujar Ardani.
Kedua, DPRD Purworejo kini mengintegrasikan teknologi informasi dalam proses pengawasan. “Kami telah mengimplementasikan sistem informasi yang memungkinkan kami untuk memantau real-time penggunaan anggaran. Dengan adanya dashboard yang terintegrasi, kami bisa melihat perkembangan proyek dan alokasi dana secara langsung,” tambahnya. Teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam proses pengawasan.
Pendekatan Kolaboratif dan Transparansi
Ardani juga menekankan pentingnya kolaborasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam proses pengawasan. “Kolaborasi adalah kunci dalam meningkatkan efektivitas pengawasan. Kami secara aktif mengadakan pertemuan dengan pemerintah daerah dan melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi program. Dengan adanya partisipasi masyarakat, kami bisa mendapatkan masukan yang lebih luas dan memperbaiki sistem pengawasan kami,” katanya.
Transparansi juga menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan kinerja pengawasan. DPRD Kabupaten Purworejo kini lebih terbuka dalam menyampaikan laporan pengawasan dan hasil evaluasi kepada publik. “Kami percaya bahwa transparansi adalah salah satu cara untuk membangun kepercayaan publik dan mendorong akuntabilitas,” tutur Ardani. (red)
