SEIRING dengan pesatnya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Purworejo, muncul pertanyaan penting mengenai dampak lingkungan dari proyek-proyek tersebut. Dalam upaya menjaga keseimbangan antara kemajuan dan kelestarian lingkungan, Komisi II DPRD Kabupaten Purworejo mengimplementasikan berbagai strategi untuk meminimalkan dampak negatif. Dalam wawancara eksklusif, Ign Yudha Ari Gunawan, anggota Komisi II DPRD Kabupaten Purworejo, menguraikan bagaimana komisi menilai dampak lingkungan dari pembangunan infrastruktur dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi isu-isu tersebut.
Dampak Lingkungan dari Pembangunan Infrastruktur
Pembangunan infrastruktur yang pesat tentunya membawa dampak signifikan terhadap lingkungan. Ign Yudha Ari Gunawan menjelaskan, “Pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya bisa mempengaruhi lingkungan secara langsung, seperti perubahan aliran air, deforestasi, dan pencemaran udara. Kami perlu memastikan bahwa dampak-dampak ini diperhitungkan dengan cermat agar dapat diminimalkan.”
Proses Evaluasi Dampak Lingkungan
Untuk menilai dampak lingkungan dari proyek-proyek infrastruktur, Komisi II DPRD Kabupaten Purworejo mengikuti prosedur yang ketat. “Kami mengharuskan setiap proyek untuk melalui proses Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang menyeluruh,” kata Gunawan. Proses AMDAL melibatkan kajian mendalam tentang potensi dampak terhadap lingkungan serta rekomendasi untuk mitigasi dampak negatif.
Dalam proses ini, pihak-pihak terkait seperti ahli lingkungan, masyarakat, dan instansi pemerintah lainnya dilibatkan. “Kami juga mengadakan konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dari masyarakat setempat mengenai potensi dampak lingkungan yang mungkin mereka rasakan,” tambahnya.
Langkah-Langkah Mitigasi yang Diterapkan
Komisi II tidak hanya fokus pada penilaian dampak tetapi juga pada pengembangan langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi dampak tersebut. Beberapa langkah mitigasi yang diterapkan termasuk:
Reboisasi dan Penghijauan: Untuk mengatasi masalah deforestasi dan kerusakan vegetasi, Komisi II mendorong pelaksanaan program reboisasi dan penghijauan di area-area yang terdampak. “Kami berkomitmen untuk menanam kembali pohon-pohon yang ditebang dan menjaga kawasan hijau di sekitar proyek,” ungkap Gunawan.
Pengelolaan Air dan Drainase: Pembangunan infrastruktur sering kali mempengaruhi sistem drainase dan aliran air. “Kami memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur dilengkapi dengan sistem drainase yang memadai untuk mencegah banjir dan pencemaran,” jelasnya.
Pengendalian Polusi: Dalam upaya mengurangi polusi udara dan suara, Komisi II menerapkan standar yang ketat untuk penggunaan alat berat dan bahan konstruksi. “Kami bekerja sama dengan kontraktor untuk memastikan bahwa mereka mengikuti standar emisi dan mengurangi kebisingan selama proses pembangunan,” kata Gunawan.
Pemantauan Berkelanjutan: Setelah proyek selesai, pemantauan berkelanjutan dilakukan untuk memastikan bahwa dampak lingkungan tetap terkendali. “Kami terus memantau kondisi lingkungan di sekitar proyek dan melakukan tindakan korektif jika ditemukan masalah,” tambahnya.
Tantangan dalam Implementasi
Meski berbagai langkah mitigasi telah diterapkan, Gunawan mengakui bahwa ada tantangan dalam implementasinya. “Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya dan anggaran. Kadang-kadang, penerapan langkah mitigasi memerlukan biaya tambahan yang tidak selalu tersedia,” ungkapnya.
Selain itu, koordinasi antara berbagai pihak juga bisa menjadi kendala. “Memastikan bahwa semua pihak terlibat dan mengikuti prosedur mitigasi memerlukan upaya yang konsisten dan komunikasi yang efektif,” tambah Gunawan.
Komitmen untuk Keseimbangan
Meski menghadapi berbagai tantangan, Komisi II DPRD Kabupaten Purworejo tetap berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. “Kami percaya bahwa dengan perencanaan yang matang dan langkah mitigasi yang tepat, pembangunan infrastruktur dapat dilakukan tanpa mengorbankan kesehatan lingkungan,” tegas Gunawan.
Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Purworejo membawa berbagai dampak terhadap lingkungan yang harus diperhitungkan dengan cermat. Dengan proses evaluasi dampak yang ketat dan langkah mitigasi yang berfokus pada reboisasi, pengelolaan air, pengendalian polusi, dan pemantauan berkelanjutan, Komisi II DPRD berupaya memastikan bahwa kemajuan pembangunan tidak merugikan lingkungan. Komitmen ini diharapkan dapat menciptakan sinergi antara kemajuan infrastruktur dan pelestarian lingkungan di Kabupaten Purworejo. (red)
