Di tengah perbincangan nasional tentang pemberdayaan ekonomi, kabupaten Purworejo tidak tinggal diam. Terutama dalam upaya mengangkat peran serta kaum perempuan dalam perekonomian lokal. “Kami perlu langkah konkret untuk menguatkan kedaulatan ekonomi perempuan di Purworejo,” ujar Ajeng Dewi, Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Purworejo yang juga dikenal sebagai advokat hak-hak perempuan.
Dalam sebuah wawancara eksklusif, Ajeng Dewi menjelaskan bahwa langkah pertama adalah memastikan akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi yang adil dan setara. “Banyak perempuan di Purworejo memiliki potensi besar namun terbatas dalam akses terhadap modal, pelatihan, dan jaringan bisnis yang diperlukan,” tambahnya.
Perjuangan untuk kesetaraan ekonomi bukan tanpa hambatan. Ajeng Dewi menyebutkan bahwa masih banyak tantangan yang perlu diatasi, seperti stereotip gender dan keterbatasan akses terhadap pendidikan yang berkualitas. “Kami berkomitmen untuk merumuskan kebijakan publik yang inklusif dan berkelanjutan untuk mendukung kedaulatan ekonomi perempuan,” tegasnya.
Sementara itu, respons dari masyarakat Purworejo terhadap upaya-upaya ini bervariasi. Sebagian besar menyambut positif, namun ada juga yang skeptis terhadap implementasi nyata dari rencana tersebut. Namun demikian, momentum untuk mengangkat potensi ekonomi perempuan semakin kuat, didorong oleh semangat perubahan dan kesetaraan yang semakin kental.
“Kami berharap langkah-langkah konkret dapat segera terwujud untuk memberdayakan potensi ekonomi perempuan dan menjadikan Purworejo sebagai contoh yang inspiratif bagi daerah lain di Indonesia,” tegasnya. (red)
