Rudi juga menyoroti peran penting masyarakat dalam memastikan bahwa proyek pembangunan infrastruktur berjalan sesuai harapan. Ia menjelaskan bahwa DPRD secara rutin mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendengarkan masukan terkait proyek infrastruktur yang ada di wilayah mereka.
“Komunikasi dengan masyarakat sangat penting. Kami selalu mengajak masyarakat untuk aktif dalam memberikan informasi mengenai progres proyek dan apabila ada indikasi penyimpangan di lapangan. Masyarakat adalah ujung tombak dalam mengawasi langsung pembangunan yang dilakukan,” ungkapnya.
Melalui forum seperti musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), masyarakat bisa menyampaikan aspirasi dan keprihatinan mereka terkait pembangunan yang menggunakan dana APBD. Hal ini memungkinkan DPRD untuk lebih peka terhadap kebutuhan rakyat.
Rudi Hartono juga mengakui bahwa meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk mendorong transparansi, masih ada sejumlah tantangan dalam pelaksanaan pengawasan anggaran. Salah satu tantangan terbesar adalah minimnya sumber daya manusia (SDM) di lapangan yang dapat memonitor proyek secara langsung.
“Keterbatasan jumlah pengawas di lapangan menjadi salah satu hambatan. Kami tidak bisa memantau semua proyek secara langsung setiap saat, tetapi kami bekerja sama dengan dinas terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), untuk memaksimalkan pengawasan,” jelasnya.
Untuk mengatasi hal ini, DPRD berencana untuk meningkatkan kapasitas pengawas internal dan melibatkan lebih banyak pihak eksternal yang memiliki kompetensi dalam pengawasan proyek infrastruktur, seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (red)
