Komisi IV DPRD Kabupaten Purworejo meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) melakukan pembinaan kepada seluruh apotek. Hal itu menyusul adanya pelanggaran administrasi di sejumlah apotek saat Komisi IV melakukan inspeksi mendadak belum lama ini.
Ketua Komisi IV DPRD Purworejo, Rani Sumadyningrum SFarm Apt menyebutkan salah satu persyaratan pendirian sebuah apotik harus memiliki seorang tenaga apoteker sebagai penanggungjawab.
Tidak hanya sebagai penanggung jawab, Kata Rani, melainkan tenaga apotek juga harus selalu standby selama jam operasional apotek.
Sesuai dengan Permenkes 9 tahun 2017 tentang Apotek, Rani menjelaskan, tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker.
“Setiap apotek harus memiliki tenaga apoteker sebagai ahli di bidang farmasi dan bertanggung jawab terhadap obat yang dijual kepada konsumen,” kata dia.
“Menyusul adanya pelanggaran administrasi, maka kami meminta Dinas Kesehatan untuk kembali melakukan pembinaan terhadap apotek di Purworejo. Kita tidak ingin adanya apotek yang melakukan praktek sembarangan,” kata Rani.
Permintaan itu tandas Rani, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian di apotek, serta memberikan perlindungan pasien dan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kefarmasian di apotek.
Setiap apotek juga diharapkan menginformasikan nama apoteker di papan pengumuman. Jika masyarakat mengetahui beberapa apotek memiliki nama apoteker yang sama masyarakat dapat melaporkan ke Dinas Kesehatan. (AL)
