Kunjungan lapangan Komisi IV DPRD Kabupaten Purworejo ke Puskesmas Kecamatan Butuh pada Kamis (2/1/2025) mencatat sejumlah evaluasi penting terkait kondisi pelayanan kesehatan, keterbatasan ruang rawat inap, serta usulan peningkatan kesejahteraan tenaga medis.
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV, Sri Susilowati, dan diikuti oleh seluruh anggota Komisi IV. Rombongan diterima oleh Sri Yuni Wulandari, A.Md.Keb, selaku Penanggung Jawab Klaster 1 Puskesmas Kecamatan Butuh.
Dari hasil pengawasan, Komisi IV menilai bahwa pelayanan kesehatan di Puskesmas Butuh sudah berjalan cukup baik. Namun, masih terdapat beberapa persoalan yang memerlukan perhatian, khususnya menyangkut kapasitas ruang rawat inap yang saat ini sudah penuh dan tidak dapat menampung pasien tambahan. Banyak pasien akhirnya harus dirujuk ke rumah sakit di Purworejo.
“Kami melihat pelayanan Puskesmas Butuh sudah baik, tapi memang kebutuhan ruang rawat inap sangat mendesak. Pasien banyak, tapi ruangnya terbatas. Ini harus segera dicarikan solusinya,” ujar Sri Susilowati.
Rawat inap di Puskesmas Butuh beroperasi 24 jam dengan sistem shift perawat. Namun, kondisi lahan yang sempit dan sudah dimanfaatkan sepenuhnya membuat pengembangan fasilitas menjadi tidak memungkinkan.
Selain itu, Komisi IV mencatat adanya kasus Demam Berdarah (DB) yang cukup menonjol. Salah satu kasus menimpa pasien yang diketahui bekerja di luar wilayah Kecamatan Butuh, sehingga menyoroti pentingnya pengawasan lintas wilayah terhadap penyakit menular.
Dari sisi sumber daya manusia (SDM), tenaga medis dinilai sudah mencukupi dengan keberadaan PNS dan PPPK. Wilayah Kecamatan Butuh juga didukung dengan keberadaan Puskesmas di Desa Sruwoh dan Pustu di Desa Lubang.
Dalam sesi audiensi, pegawai Puskesmas Butuh juga menyampaikan aspirasi mengenai tunjangan kinerja, yang dinilai belum setara dengan daerah lain.
“Kami mencatat adanya aspirasi soal tunjangan kinerja. Ini penting untuk mendorong semangat kerja para tenaga kesehatan. Di beberapa kabupaten sekitar, tunjangan ini sudah diberikan,” kata Sri Susilowati menanggapi usulan tersebut.(*)
