KONDISI Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) pasca direkturnya ditetapkan sebagai tersangka dugaan rindak pidana korupsi penyimpangan pengelolaan keuangan PDAU Kabupaten Purworejo TA 2020 semakin memperihatinkan. Situasi tersebut direspon oleh Komisi III DPRD Kabupaten Purworejo dengan menggelar rapar dengar pendapat (RDP) terkait persoalan tersebut.
Ketua Komisi III, Eko Januar Susanto mengungkapkan, rapat dengar pendapat tersebut digelar sebagai respon atas permintaan dari Komunitas Masyarakat Peduli Purworejo (KMPP) untuk menyuarakan keresahannya baik kepada legislatif, eksekutif maupun manajemen PDAU yang saat ini dipegang oleh Dewan Pengawas (Dewas).
“Tentu ini adalah momentum yang baik untuk membedah persoalan ini secara komprehensif agar perusahaan plat merah itu semakin membaik,” tandasnya saat ditemui usai RDP usai di Gedung B DPRD Kabupaten Purworejo, akhir pekan lalu.
Politisi NasDem ini mengungkapkan, bahwa dalam kesempatan tersebut pihaknya meminta kepada kepada pemkab dalam hal ini adalah Bagian Perekonomian untuk segera menyusun skema penyelamatan PDAU.
Melalui skema penyelamatan itu diharapkan persoalan PDAU ini tidak berlarut-larut dan semakin menumpuk. Dan pelan-pelan akan terurai.
“Kami sangat perihatin melihat kondisi ini. Banyak PR yang menjadi beban manajemen baru termasuk didalamnya adalah beban tanggungan gaji karyawan yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah. Untuk itu memang butuh waktu sekaligus skema penyelamatan yang baik agar misi ini berjalan dengan taktis,” tandasnya.
Eko juga menegaskan bahwa yang tidak kalah penting adalah segera dilakukan audit internal maupun eksternal agar sektor-sektor yang bermasalah dapat teridentifikasi. Core bisnis PDAU juga perlu ditata kembali agar persoalan-persoalan yang kemarin muncul tidak terulang kembali.
“Tentu kita, baik yang di legislatif maupun eksekutif, serta manajemen PDAU harus memiliki komitmen yang baik agar Perusda Aneka Usaha ini dapat kembali pulih,” tandasnya.
Sementara itu, Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Anggit Wahyu Nugroho yang juga merupakan Plh Direktur PDAU menyampaikan bahwa saat ini pihaknya tengah bekerja keras untuk kembali menata PDAU agar segera sehat kembali. Berbagai upaya telah dilakukan baik seperti penataan manajerial maupun core bisnis PDAU dengan menjalin komunikasi dengan berbagai pihak termasuk para praktisi bisnis.
Sementara itu, Tri Joko Pranoto selaku Ketua KMPP mengaku sebagai masyarakat dirinya merasa terpanggil untuk mengawal persoalan ini. Baik proses hukum yang saat ini tengah berjalan maupun kondisi BUMD yang mestinya dapat menambah PAD tapi kondisinya saat ini sedang tidak sehat. (LK)
