Komisi II DPRD Kabupaten Purworejo meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk melakukan identifikasi menyeluruh terhadap wilayah-wilayah yang rawan longsor.
Hal ini disampaikan dalam rapat kerja Komisi II bersama BPBD pada Rabu (16/4), yang dipimpin oleh Ketua Komisi II Alipman Syafi’i dan Wakil Ketua Awan Yoga Kurniawan.
Komisi II menilai identifikasi dini terhadap daerah-daerah dengan potensi longsor sangat penting, terutama memasuki musim hujan. Wilayah pegunungan dan lereng yang tersebar di beberapa kecamatan dinilai rentan mengalami bencana tanah longsor yang berisiko menimbulkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur.
“Pemetaan wilayah rawan harus dilakukan secara berkala, agar langkah mitigasi dan kesiapsiagaan bisa lebih tepat sasaran,” tegas Alipman Syafi’i.
Selain itu, Komisi II juga menyoroti meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap perumahan layak huni, terutama bagi warga yang tinggal di zona rawan bencana. DPRD mendorong agar program relokasi atau bantuan rumah bagi masyarakat terdampak bencana terus ditingkatkan dan diprioritaskan.
Komisi II juga menekankan pentingnya peningkatan sinergisitas antara BPBD, dinas teknis, pemerintah desa, dan masyarakat dalam upaya deteksi dini serta penanggulangan bencana. Kolaborasi lintas sektor dinilai krusial untuk memastikan respon cepat dan tepat saat bencana terjadi.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri dalam menghadapi bencana. Koordinasi dan pelibatan semua pihak mutlak dibutuhkan,” tambah Awan Yoga Kurniawan. (*)
