Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purworejo memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kinerja pemerintahan daerah. Sebagai lembaga legislatif, Komisi 1 bertugas untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah daerah berjalan dengan baik, transparan, dan akuntabel. Dalam hal ini, peran pengawasan dan advokasi terhadap kebijakan pemerintahan sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Purworejo, H. Budi Sunaryo, SSos., mengungkapkan bahwa pengawasan terhadap jalannya pemerintahan adalah salah satu tugas utama yang diemban oleh Komisi 1. “Kami di Komisi 1 bertanggung jawab untuk mengawasi kinerja pemerintah daerah, khususnya di bidang pemerintahan, pemerintahan desa, dan hukum. Pengawasan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pemanfaatan anggaran yang tepat, hingga penerapan kebijakan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat,” ujar H. Budi.
Salah satu tugas yang paling diutamakan oleh Komisi 1 adalah memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk pemerintahan daerah digunakan secara efisien dan tepat sasaran. “Pengawasan anggaran sangat krusial, karena ini berkaitan langsung dengan kepentingan publik. Kami terus berupaya agar anggaran yang ada digunakan untuk pembangunan dan pelayanan yang optimal bagi masyarakat, bukan hanya sekadar administratif,” tambahnya.
Komisi 1 DPRD Kabupaten Purworejo juga aktif melakukan rapat koordinasi dengan perangkat daerah, baik dalam rapat internal maupun dengan instansi terkait. Dengan cara ini, mereka dapat mengetahui secara langsung perkembangan dan kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya.
Selain melakukan pengawasan, Komisi 1 juga berperan dalam memberikan rekomendasi dan saran bagi peningkatan kinerja pemerintahan daerah. H. Budi Sunaryo menjelaskan bahwa peningkatan kinerja pemerintah daerah tidak hanya terbatas pada peningkatan layanan publik, tetapi juga pada penguatan sistem pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. “Kami juga mendorong adanya sistem digitalisasi dalam pemerintahan yang bisa mempercepat proses administrasi dan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat,” tuturnya.
Salah satu contoh konkret yang diungkapkan oleh Ketua Komisi 1 adalah peran mereka dalam pengembangan pemerintahan desa. Mengingat pentingnya pemerintahan desa dalam pengelolaan sumber daya lokal, Komisi 1 terus berupaya untuk memastikan bahwa desa-desa di Kabupaten Purworejo mendapat perhatian yang cukup dalam hal anggaran dan fasilitas. “Pemerintahan desa adalah ujung tombak pelayanan kepada masyarakat, sehingga kami mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat desa. Selain itu, kami juga mengupayakan adanya pelatihan dan pembekalan kepada perangkat desa agar mereka mampu menjalankan tugasnya dengan baik,” ujar H. Budi.(red)
