Oleh: Dwi Ari Susanto, S.H.
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Purworejo
Kolaborasi yang erat antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah memiliki peran krusial dalam mewujudkan infrastruktur yang terintegrasi. Sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif menjadi fondasi yang kuat untuk memastikan perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan infrastruktur berjalan sejalan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dalam opini ini, mari kita tinjau betapa pentingnya kolaborasi ini dalam konteks pembangunan Kabupaten Purworejo.
Kolaborasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah memberikan platform yang efektif untuk mendiskusikan, merumuskan, dan menyepakati rencana pembangunan infrastruktur. Proses ini mencakup penyusunan anggaran, perencanaan proyek, serta penetapan prioritas berdasarkan kebutuhan masyarakat dan visi pembangunan jangka panjang. Dengan adanya dialog yang berkesinambungan, hasilnya adalah program infrastruktur yang lebih terarah dan responsif terhadap tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan lokal.
Aspek penting lainnya dari kolaborasi ini adalah pengawasan dan akuntabilitas. DPRD memiliki peran pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan program-program pemerintah, termasuk pembangunan infrastruktur. Dengan berkolaborasi secara efektif, DPRD dapat memberikan pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa setiap dana yang dianggarkan dan digunakan dalam proyek infrastruktur benar-benar memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Purworejo.
Selain itu, kolaborasi ini memungkinkan penyatuan visi dan tujuan antara legislatif dan eksekutif. Kesamaan pandangan antara DPRD dan Pemerintah Daerah mengenai arah pembangunan infrastruktur menjadi landasan untuk mencapai hasil yang terintegrasi dan harmonis. Dalam konteks ini, kesepakatan bersama tentang prioritas-prioritas strategis dapat mengarah pada pemilihan proyek-proyek yang memberikan dampak maksimal pada pengembangan wilayah.
Kolaborasi DPRD dan Pemerintah Daerah juga membuka ruang partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Dengan menggandeng aspirasi masyarakat lokal, baik melalui mekanisme publik hearing atau partisipasi dalam komite-komite khusus, pembangunan infrastruktur dapat lebih tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan riil masyarakat.
Dalam menghadapi kompleksitas tantangan pembangunan, kolaborasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah di Kabupaten Purworejo bukan hanya sekadar kewajiban konstitusional, tetapi juga peluang untuk menciptakan infrastruktur yang holistik dan berkesinambungan. Kesinergian ini, ketika dijalankan dengan efektif, akan menciptakan fondasi yang kokoh untuk mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai daerah yang berkembang, terhubung, dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya.
