Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Purworejo telah menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, seiring dengan besarnya alokasi dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengawasan terhadap penggunaan anggaran ini menjadi tantangan besar. DPRD Kabupaten Purworejo, terutama Komisi 2, yang bertanggung jawab di sektor pembangunan, memainkan peran penting dalam memastikan proyek-proyek infrastruktur berjalan dengan efisien, efektif, dan sesuai dengan perencanaan.
Dalam upaya untuk menggali lebih dalam mengenai pengawasan anggaran APBD dan tantangan yang dihadapi, Apt Rani Sumadyaningrum S Farm, anggota DPRD Kabupaten Purworejo, berbagi pandangannya. Sebagai seorang anggota DPRD yang juga memiliki latar belakang di bidang farmasi, Rani menyampaikan bahwa pengawasan pembangunan infrastruktur membutuhkan pendekatan yang matang, transparansi yang tinggi, dan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan masyarakat.
Sebagai anggota DPRD yang terlibat langsung dalam pengawasan anggaran APBD untuk pembangunan infrastruktur, Apt Rani Sumadyaningrum menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi dalam memastikan agar dana yang dialokasikan untuk pembangunan dapat digunakan secara optimal. Tantangan pertama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di lapangan yang dapat melakukan pengawasan langsung terhadap setiap proyek.
“Jumlah proyek infrastruktur yang dibiayai melalui APBD setiap tahunnya sangat banyak, sementara sumber daya manusia yang ada di DPRD untuk melakukan pengawasan sangat terbatas. Meskipun kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk turun langsung ke lapangan, namun dengan luasnya wilayah dan banyaknya proyek, tentu ada batasan-batasan tertentu dalam pengawasan,” jelas Rani.
Selain itu, Rani juga mencatat bahwa pengawasan yang efektif tidak hanya bergantung pada jumlah pengawas yang ada, tetapi juga pada kemampuan untuk melakukan koordinasi yang baik antara berbagai pihak terkait, seperti pemerintah daerah, dinas teknis, serta masyarakat. “Koordinasi yang lebih baik antara pemerintah, DPRD, dan elemen masyarakat sangat penting untuk memastikan proyek infrastruktur berjalan sesuai dengan rencana,” ungkapnya.(red)
