Pemerintahan desa memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan berbagai program pembangunan yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Komisi 1 DPRD Kabupaten Purworejo memiliki tugas strategis untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan di tingkat desa dapat meningkatkan kesejahteraan warga. Dalam rangka mencapai tujuan ini, Komisi 1 aktif melakukan pembahasan dan pengawasan terhadap kebijakan yang berhubungan dengan pemerintahan desa.
Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Purworejo, Ajeng Dewi, SH MH, mengungkapkan bahwa salah satu fokus utama Komisi 1 adalah memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat desa. “Sebagai lembaga legislatif yang berfungsi mengawasi dan memberikan rekomendasi terhadap kebijakan pemerintahan, kami sangat fokus pada kebijakan-kebijakan yang berkaitan langsung dengan masyarakat desa. Kami ingin memastikan bahwa anggaran dan program yang ada benar-benar efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mereka,” ujar Ajeng Dewi.
Pembahasan Kebijakan Pemerintahan Desa
Komisi 1 DPRD Kabupaten Purworejo secara rutin mengadakan rapat untuk membahas kebijakan yang akan diterapkan di tingkat desa. Ajeng Dewi menjelaskan bahwa dalam setiap pembahasan, Komisi 1 selalu menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa. “Kami ingin memastikan bahwa kebijakan yang diambil di tingkat kabupaten dapat diterjemahkan dengan baik di tingkat desa. Oleh karena itu, penting bagi kami untuk mendengarkan aspirasi dari pemerintah desa dan masyarakat desa, serta memberikan masukan agar kebijakan yang ada dapat lebih tepat sasaran,” ungkapnya.
Salah satu isu utama yang dibahas adalah bagaimana memperkuat kapasitas pemerintahan desa, terutama dalam hal pengelolaan anggaran desa. Dalam hal ini, Komisi 1 berperan dalam mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) perangkat desa, agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif. “Pemerintah desa harus mampu mengelola anggaran secara transparan dan akuntabel. Kami juga mendorong adanya pelatihan bagi kepala desa dan perangkat desa agar mereka lebih kompeten dalam mengelola berbagai program pembangunan,” jelas Ajeng Dewi. (red)
