Salah satu fokus utama Komisi 1 dalam pengawasan pemerintahan desa adalah memastikan penggunaan anggaran desa yang tepat dan efisien. Dalam hal ini, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Purworejo Ajeng Dewi SH MH menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran desa. “Kami ingin memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk desa benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. Pengawasan yang ketat dan keterbukaan informasi adalah hal yang penting agar masyarakat juga bisa ikut mengawasi penggunaan anggaran desa,” tegasnya.
Komisi 1 juga mendorong agar pemerintahan desa tidak hanya bergantung pada dana desa yang bersumber dari APBN, tetapi juga mengembangkan potensi lokal yang dapat meningkatkan pendapatan asli desa (PADesa). “Kami mendukung desa-desa untuk mengoptimalkan potensi lokal mereka, baik itu dalam sektor pertanian, pariwisata, ataupun usaha mikro kecil menengah (UMKM). Dengan begitu, mereka tidak hanya mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat, tetapi juga dapat mandiri secara ekonomi,” tambah Ajeng Dewi.
Selain pengawasan anggaran, Komisi 1 DPRD Kabupaten Purworejo juga memperhatikan bagaimana kebijakan desa dapat berkontribusi langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu kebijakan yang terus didorong adalah program-program pembangunan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat.
“Infrastruktur seperti jalan, irigasi, dan sarana kesehatan sangat penting untuk mendukung kehidupan masyarakat desa. Kami selalu mendiskusikan kebijakan-kebijakan yang akan memperbaiki infrastruktur di desa-desa, karena itu berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat,” ujar Ajeng Dewi. (red)
