DPRD Kabupaten Purworejo, melalui Komisi 2, memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran APBD untuk proyek infrastruktur. Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, seperti pengawasan langsung ke lapangan, mendorong keterlibatan masyarakat, dan bekerja sama dengan lembaga pengawas eksternal, DPRD berusaha agar setiap proyek infrastruktur dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien, dan bebas dari penyimpangan.
Meski demikian, tantangan dalam pengawasan tetap ada, terutama terkait dengan keterbatasan SDM dan koordinasi antar lembaga. Untuk itu, peningkatan kapasitas pengawasan dan pemanfaatan teknologi menjadi langkah yang sangat penting untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang digunakan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Purworejo.
Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, Sutardi berharap pemerintah daerah dapat meningkatkan kapasitas pengawasan melalui peningkatan SDM dan pemanfaatan teknologi. Salah satu langkah yang diusulkan adalah dengan memperkenalkan sistem pengawasan berbasis digital yang memungkinkan semua pihak, termasuk masyarakat, untuk mengakses data terkait proyek secara real-time.
“Kami mendukung penuh pengembangan sistem informasi yang lebih baik agar semua pihak dapat memantau perkembangan proyek infrastruktur dengan mudah. Ini akan mempermudah pengawasan dan mengurangi peluang untuk terjadinya penyimpangan anggaran,” ujar Sutardi.
Selain itu, Sutardi juga berharap agar DPRD bisa lebih sering melakukan pelatihan atau workshop untuk meningkatkan kapasitas pengawasan anggota DPRD terkait aspek teknis pembangunan infrastruktur, sehingga dapat melakukan pengawasan dengan lebih mendalam dan komprehensif.(red)
