Sebagai lembaga legislatif, DPRD memiliki fungsi pengawasan yang sangat penting dalam setiap proyek yang dibiayai dengan APBD. Anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Purworejo, Fidhi Kiawan SP menjelaskan bahwa pengawasan DPRD dimulai sejak tahap perencanaan anggaran, di mana DPRD melakukan evaluasi terhadap rencana pembangunan yang diajukan oleh pemerintah daerah.
“Pada tahap awal, kami bersama eksekutif membahas rencana anggaran untuk proyek-proyek infrastruktur. Kami memastikan bahwa anggaran yang diajukan tidak hanya berdasarkan kebutuhan teknis, tetapi juga sejalan dengan prioritas pembangunan daerah dan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam jangka panjang,” kata Fidhi.
Setelah anggaran disetujui, DPRD tidak hanya mengawasi dari jauh, tetapi juga aktif melakukan pemantauan di lapangan untuk memastikan proyek dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang telah disepakati. Komisi 2 DPRD Kabupaten Purworejo melakukan inspeksi rutin ke lokasi proyek untuk mengevaluasi progres fisik dan penggunaan anggaran.
“Pengawasan kami tidak hanya berbasis laporan, tetapi juga kami turun langsung ke lapangan. Kami ingin memastikan proyek berjalan sesuai dengan rencana, baik dari segi kualitas maupun waktu pelaksanaan. Jika ada masalah atau penyimpangan yang terdeteksi, kami segera memberikan rekomendasi perbaikan atau tindakan lainnya,” ungkap Fidhi.
Namun, meskipun telah dilakukan pengawasan secara maksimal, Fidhi mengakui bahwa keterbatasan sumber daya manusia (SDM) menjadi kendala yang cukup signifikan dalam pengawasan. DPRD hanya memiliki sejumlah anggota dan staf yang terbatas untuk mengawasi seluruh proyek infrastruktur yang tersebar di Kabupaten Purworejo.
“Jumlah proyek infrastruktur yang cukup banyak, sementara jumlah SDM yang ada di DPRD terbatas. Kami berusaha semaksimal mungkin, tetapi tentu saja ada keterbatasan dalam kapasitas pengawasan kami. Oleh karena itu, koordinasi dengan dinas terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum, serta lembaga pengawas lainnya sangat diperlukan,” jelasnya.
Fidhi juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam pengawasan. Dengan adanya pengawasan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat yang menjadi penerima langsung manfaat pembangunan, proses pengawasan akan lebih efektif.
“Masyarakat harus diberi ruang untuk ikut berpartisipasi dalam mengawasi proyek-proyek ini. Mereka yang paling merasakan dampaknya, jadi mereka juga memiliki hak untuk mengetahui bagaimana proses pembangunan berjalan,” tambah Fidhi.(red)
