Pengawasan terhadap alokasi dana pembangunan infrastruktur dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi salah satu fokus utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purworejo. Melalui fungsi pengawasan, DPRD berperan dalam memastikan anggaran yang dialokasikan dapat digunakan secara efisien dan tepat sasaran. Salah satu narasumber yang memberikan gambaran mendalam terkait hal ini adalah Rudi Hartono, Sekretaris Komisi 2 DPRD Kabupaten Purworejo.
Komisi 2 DPRD yang membidangi pembangunan dan infrastruktur memegang peranan kunci dalam mengawasi setiap penggunaan anggaran yang berkaitan dengan sektor ini. Dalam wawancara eksklusif dengan [Nama Media], Rudi Hartono menjelaskan bagaimana DPRD Purworejo berupaya mendorong transparansi dalam penggunaan dana APBD untuk pembangunan infrastruktur.
Transparansi Sebagai Prioritas Pengawasan
Rudi Hartono mengungkapkan bahwa transparansi merupakan salah satu prinsip dasar yang dipegang teguh oleh DPRD dalam mengawasi penggunaan anggaran APBD, terutama untuk pembangunan infrastruktur. Menurutnya, pengawasan yang efektif tidak hanya berfokus pada apakah proyek selesai tepat waktu, tetapi juga pada sejauh mana anggaran yang dialokasikan digunakan dengan benar.
“Kami di DPRD Purworejo selalu mendorong agar setiap proyek yang menggunakan dana APBD dipublikasikan secara terbuka. Masyarakat berhak tahu bagaimana dana mereka digunakan dan apa hasil dari proyek tersebut,” ujar Rudi.
Untuk itu, DPRD mengusulkan penggunaan platform digital yang mempermudah akses publik terhadap informasi terkait anggaran dan pelaksanaan proyek pembangunan. Melalui website resmi atau aplikasi, masyarakat dapat memantau alokasi anggaran, tahapan pembangunan, serta progres proyek secara real-time.
Sebagai Sekretaris Komisi 2, Rudi menjelaskan bahwa DPRD melakukan pengawasan terhadap proyek-proyek infrastruktur sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Pengawasan dimulai dengan evaluasi anggaran yang diajukan pemerintah daerah, kemudian dilanjutkan dengan monitoring pelaksanaan proyek di lapangan.
“Sebelum proyek dimulai, kami selalu mengevaluasi rencana anggaran yang diajukan oleh pemerintah. Kami pastikan apakah anggaran tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah,” tambah Rudi.
Setelah anggaran disetujui, Komisi 2 melanjutkan dengan mengawasi proses tender dan pelaksanaan proyek. Rudi menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi jalannya proyek, karena dengan adanya partisipasi publik, transparansi dapat lebih terjaga.
“Pengawasan lapangan sangat penting. Kami melakukan inspeksi mendadak ke lokasi proyek untuk memastikan bahwa kualitas pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dan bahwa dana yang dialokasikan digunakan dengan efisien,” katanya. (red)
