Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Purworejo, Ajeng Dewi SH MH mendorong adanya program-program pemberdayaan masyarakat yang dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. “Kami melihat pentingnya program-program pemberdayaan yang bisa memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat desa. Misalnya dengan memberikan pelatihan keterampilan dan akses pasar bagi produk lokal,” jelasnya.
Sebagai bagian dari upaya untuk memastikan kebijakan di tingkat desa dapat berjalan dengan baik, Komisi 1 juga selalu berusaha menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah desa dan masyarakat. Ajeng Dewi menyatakan bahwa dialog terbuka antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan kebijakan yang benar-benar merespons kebutuhan masyarakat. “Kami tidak hanya ingin berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator yang bisa menjembatani antara pemerintah daerah dan masyarakat desa. Kami selalu terbuka terhadap masukan dari masyarakat untuk mengoptimalkan kebijakan yang ada,” kata Ajeng Dewi.
Meski telah melakukan berbagai upaya, Ajeng Dewi juga mengakui adanya beberapa tantangan dalam mengelola pemerintahan desa. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia di tingkat desa yang terkadang masih menjadi kendala dalam melaksanakan berbagai kebijakan. “Kami terus berupaya untuk memberikan pelatihan dan pendampingan bagi pemerintah desa, tetapi kami juga berharap ada dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat maupun lembaga terkait, untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan desa,” katanya.
Komisi 1 DPRD Kabupaten Purworejo memiliki peran yang sangat strategis dalam pembahasan dan pengawasan kebijakan pemerintahan desa. Dengan fokus pada peningkatan kualitas pemerintahan desa, pengawasan anggaran yang transparan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Komisi 1 berupaya memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa. Sebagai lembaga legislatif yang dekat dengan rakyat, mereka terus bekerja keras untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah daerah dapat diterjemahkan dengan baik di tingkat desa, dan benar-benar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. (red)
